Dailysurabaya.com JAKARTA – Asosiasi Logistik lalu Forwarder Indonesia (ALFI) mengkritisi Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait pelarangan beroperasi truk sumbu 3 yang tersebut terlalu lama diberlakukan pada ketika Lebaran nanti. Kebijakan ini dinilai malah menjadi sebuah kegagalan melebihi dari pelarangan-pelarangan yang dimaksud dijalankan pada tahun-tahun sebelumnya.
“Karenanya, kami memohonkan agar pemerintah mengevaluasi lagi kebijakan tersebut. Kita juga akan minta waktu diskusi untuk menanyakan apa dasarnya melarang truk sumbu 3 itu dilarang di waktu yang digunakan sangat lama pada Lebaran nanti,” ujar Ketua Kompartemen Lingkup Angkutan Darat DPP ALFI, Ivan Kamadjaja.
Dia mengatakan, kebijakan yang tersebut diadakan pemerintah ini justru merupakan sebuah kemunduran. Seharusnya menurut dia, telah ada langkah antisipasi yang digunakan sanggup dijalankan untuk mengatur kendaraan pada waktu Lebaran nanti dari evaluasi terhadap lebaran-lebaran tahun sebelumnya.
“Kebijakan ini kan telah tiap tahun dilakukan. Kok malah mundur kemudian waktu pelarangannya malah berlaku lebih besar lama dari 24 Maret sampai 8 April 2025. Bagi kami entrepreneur angkutan barang itu terlalu ekstrim dan juga buat kami itu menjadi kontraproduktif,” katanya.
Dia menuturkan, pelarangan yang dimaksud terlalu lama ini bisa jadi dipastikan akan sangat berdampak terhadap rantai pasok, serta para stakeholder seperti pengusaha perusahaan truk, pengemudi, pabrik yang digunakan bisa jadi berhenti total selama sebulan.
“Pabrik-pabrik itu kan ada yang mesinnya tiada dapat dimatikan begitu semata seperti nyalai lampu serta mendadak dimatikan besoknya. Nggak dapat seperti itu, dikarenakan produksinya harus jalan terus,” tuturnya.
Tapi lanjutnya, kalau stok material baku dia tidak ada ada sebab adanya pelarangan terhadap angkutan barang truk sumbu 3 ketika Lebaran nanti, merekan pasti akan mengalami kerugian besar. Begitu juga dengan para eksportir dan juga importir, merekan juga pasti akan mengalami kerugian akibat tiada ada truk yang tersebut akan mengangkut barang-barang merekan dari serta ke pelabuhan.
Dampak luasnya, yakni terhadap pencapaian peningkatan perekonomian 8% seperti yang tersebut ditargetkan pemerintah.Hal itu disebabkan akibat tersendatnya pengiriman substansi baku lapangan usaha yang dipastikan akan mengganggu ekspor impor juga terjadinya pembatalan kontrak dengan pihak luar negeri yang digunakan mengakibatkan kegagalan masuk devisa ke pada negeri.
Menurutnya, pemerintahan seharusnya lebih besar peka dengan kondisi perekonomian juga bidang di tempat tanah air pada waktu ini, dimana sejumlah sekali terjadi perusahaan gulung tikar serta pemutusan hubungan kerja. Kondisi yang tersebut terjadi tidak semata-mata dikarenakan efek kalah bersaing atau berkompetisi dengan negara lain, tetapi juga disebabkan oleh pembuatan regulasi-regulasi yang digunakan tak menggalang iklim usaha untuk dapat bertambah juga berkembang.
