Dailysurabaya.com JAKARTA – eksekutif terus berupaya menghindari masuknya impor ilegal melalui sinergi berbagai instansi, agar tidaklah terjadi kebocoran barang-barang impor ke di lingkungan ekonomi domestik. Sejak kabinet Presiden Prabowo Subianto terbentuk pada 2024, pemerintah berhasil menggagalkan upaya penyelundupan barang ilegal senilai Rp3,7 triliun.
“Upaya ini merupakan hasil kerja keras sama-sama dari seluruh pihak yang dimaksud terlibat, baik aparat penegak hukum maupun publik yang tersebut berperan berpartisipasi melaporkan kegiatan mencurigakan. otoritas akan terus meningkatkan pengawasan lalu penindakan agar tidak ada ada celah bagi para pelaku penyelundupan,” kata Menteri Koordinator Politik juga Ketenteraman (Menko Polkam) Budi Gunawan, Hari Sabtu (25/1/2025).
Adapun barang-barang yang tersebut berhasil disita mencakup rokok ilegal, barang elektronik, kosmetik, benih lobster, minuman keras, juga komoditas lainnya.
“Penindakan dilaksanakan melalui operasi terpadu pada Desk Pencegahan serta Pemberantasan Penyelundupan Kemenkopolkam dengan Dirjen Bea dan juga Cukai Kementerian Keuangan, Bakamla, Polri, TNI, Kejaksaan Agung, Kemendag, Kemen KKP, Kemenperin, Badan Karantina Indonesia juga dukungan dari masyarakat,” katanya.
Selain mengamankan barang bukti, kata Budi Gunawan, operasi ini juga berhasil mengungkap jaringan penyelundupan skala besar yang mana melibatkan sindikat internasional.
Baca Juga: Kisah Perwira Terbaik Kopassus Kapten RA Fadillah Gugur Ditembak Musuh pada Palagan Pertempuran
“Sebanyak 552 orang yang digunakan terlibat telah lama diamankan untuk menjalani proses hukum. pemerintahan juga terus menguatkan kerja mirip dengan negara-negara tetangga di rangka memberantas penyelundupan lintas batas, termasuk melalui peningkatan kapasitas teknologi pemantauan di tempat perbatasan kemudian pelabuhan,” katanya.
Menurutnya, penyelundupan barang ilegal bukan cuma merugikan negara dari sisi penerimaan pajak, tetapi juga berdampak pada kelangsungan bidang pada negeri, kebugaran masyarakat, juga habitat laut, khususnya di perkara penyelundupan benih lobster.
Budi Gunawan pun mengimbau publik untuk turut menyokong upaya pencegahan penyelundupan dengan tidaklah membeli barang-barang ilegal. Selain berkontribusi pada kerugian negara, konsumsi barang ilegal juga dapat membahayakan kebugaran lalu keamanan pengguna. Dengan keberhasilan ini, pemerintah optimistis dapat terus menguatkan pengawasan terhadap arus barang ilegal dalam masa mendatang.
“Sinergi antarinstansi, penerapan teknologi canggih, dan juga kesadaran publik diharapkan dapat semakin mempersempit ruang gerak bagi pelaku penyelundupan, sehingga menyokong terciptanya perkembangan dunia usaha yang digunakan berkualitas sesuai visi Presiden Prabowo Subianto,” tegasnya.
