Dailysurabaya.com JAKARTA – Sejumlah Aktivis 98 yang mana tergabung di Nurani 98, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut dugaan tindakan pidana korupsi kemudian Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang mana dilaksanakan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) lalu keluarganya.
Desakan itu mereka itu lakukan dengan mendatangi Gedung Merah Putih KPK, pada hari ini Selasa (7/1/2025). Dosen Universitas Negeri Ibukota Indonesia (UNJ) Ubedillah Badrun menyatakan, KPK sebagai lembaga yang digunakan berwenang menangani permasalahan korupsi harus berani menelusuri setiap dugaan langkah pidana korupsi, termasuk Jokowi kemudian keluarganya.
“Agar di penegakan hukum untuk memberantas Korupsi tidak ada tebang pilih, tak tumpul ke menghadapi lalu tajam ke bawah, siapap un sejenis di tempat muka hukum termasuk mantan Presiden Joko Widodo dan juga Keluarganya,” kata Ubedillah di area Gedung Merah Putih KPK, Selasa (7/1/2025).
Dalam kesempatan yang mana sama, Aktivis Pertemuan Komunikasi Senat Mahasiswa Ibukota 1998 (FKSMJ) Antonius Danar Priyantoro menyatakan, adanya dugaan praktik rasuah Jokowi diperkuat dengan adanya laporan dari Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
Berdasarkan laporan OCCRP, Antonius menyebutkan, Jokowi telah terjadi mengurangi kekuatan KPU secara kelembagaan lalu peradilan dalam Indonesia demi keuntungan kebijakan pemerintah anaknya, Gibran Rakabuming Raka.
“Perilaku kekuasaan semacam ini patut diduga kuat telah lama melakukan praktik korupsi kemudian kolusi yang mana patut menjadi perhatian penting KPK agar pimpinan KPK baru dapat memulihkan citra serta wibawa KPK kembali, lalu lepas dari stigma bayang-bayang kekuasaan mantan Presiden Joko Widodo,” ujar Antonius.
Antonius melanjutkan, pihaknya juga menyayangkan respons KPK yang tersebut mengantisipasi adanya laporan dari penduduk sebelum bergerak mengusut adanya laporan OCCRP tersebut.
“Menyayangkan pernyataan KPK yang mana tak secara tegas menyatakan akan mengusut dugaan korupsi Joko Widodo maupun keluarganya terkait dengan ramainya respon rakyat terhadap rilis dari OCCRP. KPK menyampaikan hanya sekali mengawaitu laporan dari Warga terkait dengan hal itu,” ucapnya.
