Industri Plastik Hilir Terjepit Akibat Kenaikan Harga dan Kelangkaan Bahan Baku
Industri plastik hilir di dalam negeri kini menghadapi tantangan berat akibat lonjakan harga dan kelangkaan bahan baku. Pelaku usaha terpaksa menyesuaikan produksi dengan ketersediaan stok, bahkan mulai membuka potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) jika kondisi tidak segera membaik.
Henry Chavelier, Ketua Umum Asosiasi Produsen Plastik Hilir Indonesia (Aphindo), menjelaskan bahwa saat ini aktivitas produksi masih berjalan, namun sangat bergantung pada bahan baku yang dimiliki perusahaan. “Kita produksi berdasarkan bahan baku yang kita punya. Jadi misalnya kita punya stok bahan baku atau kita bisa dapat bahan baku dengan harga yang tidak friendly, kita tanya sama customer, mau enggak ini kita ada bahan baku sekian, kita mau bikin segini tapi harganya sekian,” ujarnya.
Kondisi saat ini berbeda dibandingkan sebelumnya ketika pasokan bahan baku relatif stabil. Kini, selain harga yang melonjak, bahan baku juga semakin sulit diperoleh. Dampak dari kondisi tersebut sudah mulai terasa di sektor hilir. Harga kemasan, terutama untuk industri makanan dan minuman, disebut mengalami kenaikan signifikan. “Kenaikan kemasan-kemasan makanan dan minuman itu hampir 50 persen. Apalagi untuk produk-produk farmasi, suplemen, kosmetik itu semuanya berpotensi naik karena terganggunya rantai pasok bahan baku itu,” jelas Henry.
Sebagai latar belakang, gangguan pasokan bahan baku plastik tidak lepas dari ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang berdampak pada distribusi petrokimia global, termasuk melalui jalur strategis Selat Hormuz. Indonesia yang masih bergantung pada impor bahan baku pun ikut terdampak.
Henry menyebut, meski selama ini pelaku industri juga mengimpor bahan baku dari negara lain seperti Vietnam, Thailand dan China, kondisi global yang tidak stabil membuat negara-negara tersebut menahan ekspor. “Semuanya mereka tiarap, mereka tidak akan berani untuk mengekspor bahan bakunya ke Indonesia karena mereka juga sedang dalam kondisi yang yang tidak baik-baik saja,” ujarnya.
Di sisi lain, pasokan dari dalam negeri juga tidak mampu sepenuhnya menutup kebutuhan. Bahkan, sejumlah produsen petrokimia domestik telah menyatakan kondisi force majeure, sehingga kontrak pasokan tidak dapat dipenuhi secara optimal. “Itu seperti Chandra Asri, Lotte, mereka sudah mengeluarkan statement kondisi force majeure. Jadi kita tidak bisa kontrak dengan mereka. Itu kadang-kadang ada beberapa customer kita yang dikontrak 1-3 bulan ke depan di-cut 50 persen,” ungkap Henry.
Potensi PHK dan Desakan Kebijakan
Situasi ini membuat pelaku industri semakin terjepit, terutama karena mereka tetap harus memenuhi kontrak dengan pelanggan di tengah keterbatasan bahan baku. Aphindo pun mendesak pemerintah segera mengambil langkah kebijakan untuk menyelamatkan industri hilir, termasuk menunda penerapan kebijakan anti-dumping dan safeguard terhadap impor bahan baku plastik. “Kalau pemerintah tidak mengambil suatu kebijakan yang mensupport industri hilir, ya habis kita. Kemungkinan untuk PHK, risiko PHK itu pasti akan terjadi,” ucap Henry.
Ia menambahkan, pihaknya telah mengajukan permintaan kepada Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan agar kebijakan pembatasan impor bahan baku sementara ditunda hingga kondisi geopolitik kembali stabil. “Supaya kebijakan anti dumping maupun safeguard terhadap impor bahan baku plastik itu sementara ditunda ataupun dibatalkan sementara karena kondisi geopolitik yang tidak menentu,” imbuh Henry.
Imbas Perang dan Kenaikan Harga Global
Lonjakan harga plastik yang dikeluhkan pedagang di pasar dalam beberapa waktu terakhir ternyata bukan semata persoalan distribusi lokal. Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) menilai kenaikan tersebut merupakan dampak langsung dari gejolak global, khususnya konflik di kawasan Timur Tengah.
Fajar Budiono, Sekretaris Jenderal Inaplas, menjelaskan bahwa kenaikan harga dipicu terganggunya pasokan bahan baku utama plastik, yakni nafta. “Ini imbas dari ketegangan di Middle East, sehingga dengan ditutupnya Selat Hormuz itu 70 persen bahan baku nafta yang kita butuhkan itu jadi tidak bisa keluar dari sana, sehingga ketersediaan bahan baku kita menjadi bermasalah,” tutur Fajar.
Situasi ini diperparah dengan meningkatnya permintaan pasca Lebaran. Ketika aktivitas ekonomi kembali normal pada periode H+10, kebutuhan plastik langsung melonjak, sementara pasokan masih terbatas. “Sementara demand H+10 Lebaran ini mulai aktif, sehingga antara permintaan dengan suplai memang terjadi ketidakseimbangan,” ucapnya.
Tertekan oleh Keterbatasan Pasokan
Penutupan jalur logistik strategis, Selat Hormuz, mulai berdampak pada industri dalam negeri, khususnya sektor petrokimia yang bergantung pada pasokan bahan baku dari Timur Tengah. Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief mengatakan, gangguan logistik energi di kawasan tersebut belum memukul seluruh sektor industri secara luas.
“Terkait dengan krisis logistik energi di Timur Tengah, sampai saat ini kami sampaikan bahwa dampaknya terhadap industri masih terbatas pada subsektor industri tertentu, terutama subsektor industri yang menggunakan bahan baku dari Timur Tengah, terutama bahan baku yang berasal dari kimia atau petrokimia,” tutur Febri dalam Konferensi Pers Rilis Indeks Kepercayaan Industri, Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, Selasa (31/3/2026).
Industri yang bergantung pada bahan baku impor dari kawasan tersebut mulai mengalami hambatan pasokan. Akan tetapi, kondisi ini belum sampai menghentikan aktivitas produksi secara keseluruhan. “Yang jelas untuk bahan baku pada industri hulu yang menggantungkan bahan bakunya dari Timur Tengah memang sedikit tersendat,” jelas Febri.
Febri menambahkan, perusahaan masih memanfaatkan stok bahan baku yang tersedia untuk menjaga keberlangsungan produksi. “Sampai saat ini industri yang sama masih berproduksi menggunakan bahan baku yang ada dan kemudian masih tetap akan berproduksi,” imbuhnya.
Di sisi lain, tekanan juga datang dari melemahnya permintaan domestik pada Maret 2026 yang turut memengaruhi tingkat produksi industri. “Ada beberapa faktor lain lagi yang menyebabkan industri mengurangi sedikit produksinya, yakni terkait dengan penurunan demand domestik pada bulan Maret 2026,” ucap Febri.
Kondisi pasokan yang tersendat turut memicu kenaikan harga pada sejumlah produk turunan petrokimia di pasar. Kenaikan ini dinilai sebagai respons pelaku pasar terhadap keterbatasan bahan baku. Produk petrokimia seperti olefin dan plastik, memiliki peran penting sebagai bahan baku bagi berbagai sektor industri lainnya. Oleh karena itu, gangguan di sektor hulu berpotensi berdampak berantai ke industri hilir.
Meski saat ini produksi masih berjalan, pemerintah mengakui ketidakpastian ke depan tetap menjadi perhatian. “Tentu karena di hulunya bahan bakunya sedikit tersendat, tapi masih berproduksi sampai saat ini. Kita nggak tahu ke depan akan seperti apa,” ujar Jubir Kemenperin.
Seorang penulis berita yang sering meliput isu pemerintahan dan administrasi publik. Ia memiliki kebiasaan membaca analisis kebijakan, menonton diskusi publik, dan membuat catatan ringkas. Waktu luangnya ia gunakan untuk berjalan santai. Motto: “Ketegasan dalam informasi adalah bentuk pelayanan publik.”
