Krisis Minyak Global, Kenaikan Harga BBM Dinilai Bijak Jaga APBN

JAKARTA – Lonjakan harga minyak dunia akibat konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah memicu kekhawatiran terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri. Dalam situasi ini, penyesuaian harga BBM disebut sebagai langkah yang tidak bisa dihindari untuk menjaga stabilitas fiskal dan mencegah tekanan berlebih terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut ekonom dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Hendry Cahyono, tekanan global saat ini telah melebihi asumsi dasar ekonomi yang digunakan pemerintah. Ia menilai bahwa harga minyak dunia berpotensi melampaui 100 dolar AS per barel, jauh di atas asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) dalam APBN 2026 sebesar 70 dolar AS per barel.

“Situasi geopolitik saat ini membuat pemerintah menghadapi dilema yang sulit. Pemerintah harus memilih antara mempertahankan daya beli masyarakat dengan risiko mengabaikan disiplin fiskal atau menaikkan harga BBM dengan risiko inflasi bahkan stagflasi,” ujar Hendry saat dihubungi.

Dalam konteks ini, ia menilai bahwa kenaikan harga BBM menjadi pilihan yang semakin rasional. Jika harga tidak disesuaikan, beban subsidi energi akan meningkat tajam dan berisiko memperlebar defisit APBN melewati batas aman 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

“Keputusan untuk menahan harga BBM berarti pemerintah memilih menanggung beban melalui pelebaran defisit. Strategi ini efektif dalam menahan inflasi, tetapi berisiko terhadap stabilitas fiskal jangka panjang,” tambahnya.

Hendry menjelaskan bahwa setiap kenaikan harga minyak mentah Indonesia sebesar 1 dolar AS per barel berpotensi menambah beban subsidi dan kompensasi energi hingga Rp 10,3 triliun. Selain itu, defisit APBN juga dapat melebar sekitar Rp 6,8 triliun untuk setiap kenaikan tersebut.

Dengan asumsi harga minyak berada di kisaran 85–92 dolar AS per barel, Hendry memperkirakan kenaikan harga Pertalite berada pada rentang 5–10 persen atau menjadi Rp 10.500 hingga Rp 11.000 per liter dari harga sebelumnya Rp 10.000. Sementara itu, harga solar subsidi diperkirakan naik ke kisaran Rp 7.150 hingga Rp 7.500 per liter dari harga sebelumnya yakni Rp 6.800.

Dalam skenario ini, defisit APBN diperkirakan masih berada di ambang batas aman, yakni mendekati 3 persen terhadap PDB. Namun, jika harga minyak dunia menembus di atas 100 dolar AS per barel dalam waktu yang berkepanjangan, maka kenaikan harga BBM berpotensi lebih tinggi. Harga Pertalite dapat naik 15–20 persen menjadi Rp 11.500 hingga Rp 12.000 per liter, sedangkan solar naik ke kisaran Rp 7.800 hingga Rp 8.200 per liter.

“Pada kondisi ini, defisit APBN bisa melampaui 3 persen atau sekitar 3,6 persen PDB jika tidak ada penyesuaian harga,” ujar Hendry.

Ia menegaskan bahwa tanpa kenaikan harga BBM, tekanan fiskal akan semakin berat dan berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Hal ini karena pemerintah harus terus menambah subsidi di tengah ruang fiskal yang terbatas.

Selain itu, risiko jangka panjang yang muncul adalah berkurangnya kapasitas negara dalam membiayai program prioritas lain, akibat anggaran terserap untuk menutup lonjakan subsidi energi.

Meski demikian, Hendry mengingatkan bahwa kebijakan kenaikan harga BBM tetap memiliki konsekuensi terhadap daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyiapkan langkah mitigasi agar dampaknya tidak terlalu dalam.

“Kenaikan harga tanpa kompensasi social safety net akan menyebabkan stagflasi karena pendapatan masyarakat tidak meningkat tetapi tergerus inflasi,” ujarnya.

Dengan demikian, kenaikan harga BBM dalam situasi saat ini dinilai bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan konsekuensi logis dari tekanan global yang tidak bisa dikendalikan. Pemerintah dituntut menyeimbangkan antara menjaga kesehatan fiskal dan melindungi daya beli masyarakat melalui kebijakan yang terukur dan tepat sasaran.