Status Darurat Energi Nasional di Filipina
Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. telah menetapkan status darurat energi nasional sebagai respons terhadap situasi yang semakin memburuk akibat konflik antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran, serta ancaman terhadap pasokan energi negara tersebut. Deklarasi ini diumumkan pada Selasa (24/3/2026), menjelang rencana aksi mogok selama dua hari oleh pekerja transportasi, penumpang, dan kelompok konsumen. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes atas kenaikan harga bahan bakar serta dinilai lambatnya respons pemerintah terhadap situasi tersebut.
“Penetapan status darurat energi nasional akan memungkinkan pemerintah untuk menerapkan langkah-langkah yang responsif dan terkoordinasi berdasarkan hukum yang berlaku guna mengatasi risiko gangguan pasokan energi global dan perekonomian domestik,” ujar Marcos Jr dalam pernyataannya.
Sebagai bagian dari respons darurat, pemerintah membentuk sebuah komite untuk memastikan kelancaran pergerakan, pasokan, distribusi, dan ketersediaan bahan bakar, pangan, obat-obatan, produk pertanian, serta barang kebutuhan pokok lainnya. Status darurat ini akan berlaku selama satu tahun. Kebijakan tersebut juga memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pengadaan bahan bakar dan produk minyak bumi guna menjamin pasokan yang cukup dan tepat waktu, termasuk kemungkinan pembayaran sebagian kontrak di muka.
Pemerintah juga diberi wewenang untuk mengambil tindakan terhadap praktik penimbunan, pengambilan keuntungan berlebih, dan manipulasi pasokan produk minyak bumi.
Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. – ( EPA-EFE/FRANCIS R. MALASIG)
Sebelumnya, Menteri Energi Filipina Sharon Garin menyatakan bahwa negara tersebut masih memiliki cadangan bahan bakar sekitar 45 hari berdasarkan tingkat konsumsi saat ini. Garin menambahkan pemerintah tengah berupaya mengamankan pasokan sekitar 1 juta barel minyak dari negara-negara di dalam maupun luar Asia Tenggara guna memperkuat cadangan penyangga, meski terdapat ketidakpastian dalam pencapaiannya.
Sebagai bagian dari langkah mitigasi, pemerintah memberikan akses gratis transportasi bus bagi pelajar dan pekerja di sejumlah kota. Selain itu, pemerintah juga mulai menyalurkan subsidi sebesar 5.000 peso (Rp 83 ribu) kepada pengemudi ojek dan pekerja transportasi umum di seluruh negeri untuk membantu menghadapi lonjakan harga bensin dan solar.
Jaminan Pasokan
Filipina, yang mengimpor 98 persen minyaknya dari Negara Teluk, menjadi negara pertama yang menyatakan keadaan darurat energi setelah harga solar dan bensin lokal naik lebih dari dua kali lipat di negara itu sejak perang pecah pada 28 Februari 2026. Presiden Marcos mengatakan sedang berupaya mengamankan sumber minyak baru setelah ia menetapkan negara itu dalam keadaan darurat energi nasional sebagai respons terhadap perang di Iran.
“Kita akan memiliki aliran minyak. Bukan hanya satu pengiriman, bukan dua pengiriman, tetapi aliran produk minyak,” katanya dalam pidato yang disiarkan televisi.
Sementara itu, Pemerintah Sri Lanka juga memberlakukan penjatahan bahan bakar mingguan untuk kendaraan umum di tengah meningkatnya kekhawatiran atas pasokan minyak global. Sistem penjatahan berbasis kode QR tersebut mulai berlaku sejak Ahad (15/3/2026), menurut laporan media setempat Daily Mirror.
Menurut sistem tersebut, jatah mingguan BBM diberikan sebanyak 15 liter untuk mobil, 5 liter untuk sepeda motor, 15 liter untuk kendaraan beroda tiga, dan 60 liter untuk bus. Warga setempat tidak dapat membeli bahan bakar tanpa kode QR yang sah, dan seluruh pemilik kendaraan harus mendaftarkan kendaraan mereka melalui situs resmi pemerintah.
Orang-orang mengantre untuk membeli bahan bakar di sebuah SPBU di Kolombo, Sri Lanka, 17 Maret 2026. Otoritas Sri Lanka telah menerapkan sistem kuota bahan bakar dan menyatakan hari libur nasional pada hari Rabu untuk mengurangi konsumsi bahan bakar, karena para pejabat berupaya mengelola cadangan yang terbatas di tengah gangguan pasokan yang terkait dengan situasi militer yang sedang berlangsung di Timur Tengah. – (EPA/CHAMILA KARUNARATHNE)
Pemberlakuan sistem kode QR tersebut mengakibatkan antrean panjang di sejumlah SPBU di Sri Lanka, khususnya pada hari pertama penerapan. Menurut pejabat setempat, Sri Lanka memiliki stok bahan bakar minyak untuk 27 hari dan stok bahan bakar diesel untuk 33 hari. Lebih lanjut, asosiasi petugas medis pemerintah Sri Lanka, GMOA, memperingatkan bahwa kuota bahan bakar yang dialokasikan tidak cukup bagi para dokter untuk menjalankan tugasnya dengan baik.
Juru bicara GMOA, dr Chamil Wijesinghe, mengatakan jatah mingguan 15 liter BBM untuk mobil masih kurang bagi tenaga medis untuk melakukan perjalanan dan merespons panggilan darurat. Terlebih, banyak dokter yang tinggal jauh dari tempat kerja mereka dan sering kali bekerja dengan sistem panggilan siaga, sehingga dituntut siap berangkat dalam waktu singkat.
Meski di tengah kenaikan harga diesel dan kekhawatiran atas pasokan minyak, Kementerian Tenaga dan Energi Sri Lanka menjamin pasokan listrik akan tetap stabil. Pejabat setempat memastikan Sri Lanka memiliki jumlah bahan bakar yang cukup untuk operasional pembangkit listrik tenaga termal, sementara pembangkit listrik tenaga air dan tenaga surya juga membantu memastikan keamanan pasokan listrik.
Sri Lanka juga meningkatkan upaya diplomasi untuk memastikan suplai bahan bakar tambahan dari India, Rusia, dan China.
