Imbauan Bupati Banyumas untuk Warga Perantau
Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, memberikan beberapa pesan penting kepada masyarakat menjelang bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Pesan-pesan tersebut mencakup imbauan untuk tidak mudik menggunakan sepeda motor, pertimbangan matang sebelum merantau ke Jakarta, serta komitmen pemerintah daerah dalam menjamin layanan kesehatan gratis melalui program Universal Health Coverage (UHC).
Imbauan Mudik Gratis
Terkait momentum Ramadan dan Idul Fitri, Sadewo memberikan pesan khusus kepada masyarakat yang hendak melakukan perjalanan mudik. Ia mengingatkan warga agar tidak terburu-buru menggunakan sepeda motor untuk menempuh perjalanan jauh.
“Ya, jangan kesusu. Saya harapkan begini, yang biasanya naik motor itu sudah lah. Motornya ditinggal dulu saja,” katanya.
Menurutnya, pemerintah sudah menyediakan berbagai fasilitas mudik gratis yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas.
“Pemerintah menyediakan mudik gratis. Kita juga menyediakan. Instansi lain juga ada. Jadi yang biasanya naik motor, gunakan saja fasilitas umum yang difasilitasi pemda, difasilitasi teman-teman DPR, ada semua,” ujarnya kepada , seusai upacara HUT ke-455 Kabupaten Banyumas di pelataran Pendopo Si Panji, Purwokerto, Minggu (22/2/2026).
Ketika ditanya mengenai kuota pasti armada mudik gratis dari Banyumas, Sadewo mengaku belum mengetahui jumlah detailnya.
“Dari Banyumas saya belum tahu berapa mobilnya,” katanya.
Hitung Biaya Hidup
Sadewo juga menanggapi fenomena masyarakat yang memilih merantau ke Jakarta untuk mencari pekerjaan. Ia mengakui bahwa fenomena tersebut tidak hanya terjadi di Banyumas, tetapi juga jamak ditemui di berbagai daerah lain di Indonesia.
“Memang ini tidak bisa dipungkiri. Bukan hanya di Banyumas. Di semua daerah orang datang ke Jakarta berbondong-bondong mencari pekerjaan,” katanya.
Namun, ia mengingatkan masyarakat untuk mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar-benar tersedia lapangan pekerjaan di Jakarta.
“Harus tahu dulu, ada tidak pekerjaan di Jakarta,” ujarnya.
Ia kemudian memberikan ilustrasi perbandingan sederhana mengenai besaran biaya hidup antara Purwokerto dan Jakarta.
“Kalau misalnya kita mendapatkan Rp 3 juta di Purwokerto dan Rp 5 juta di Jakarta, kira-kira enaknya hidup mana?” katanya melempar tanya.
Menurutnya, secara pribadi ia lebih memilih penghasilan Rp 3 juta di Purwokerto dibanding Rp 5 juta di ibu kota.
“Kalau saya, Rp 3 juta di Purwokerto. Di Jakarta makannya mahal, transportasinya mahal, kemudian kosnya berapa,” ujarnya.
Karena itu, ia mengimbau masyarakat agar tidak semata-mata terdorong emosi sesaat untuk nekat merantau ke Jakarta.
“Jadi tidak hanya karena emosional selalu ke Jakarta saja. Kalau bisa, ya di Purwokerto,” katanya.
Meski demikian, ia mengakui bahwa pemerintah daerah saat ini belum sepenuhnya mampu menyediakan lapangan pekerjaan sesuai dengan tingginya angka kebutuhan masyarakat.
“Memang harus diakui, saya dan Bu Lintarti belum bisa menyediakan lapangan pekerjaan sesuai kebutuhan yang ada di Kabupaten Banyumas. Dan itu fenomena di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Namun, ia optimistis bahwa secara bertahap pemerintah daerah akan mampu memperbaiki kondisi perekonomian tersebut.
“Tapi bertahap, saya yakin kami akan bisa melakukannya,” katanya.
Klarifikasi Pajak Kendaraan
Terkait kebijakan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang sempat menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat, Sadewo mengatakan kebijakan tersebut telah diralat oleh Gubernur Jawa Tengah.
“Opsen PKB sudah diralat sama Pak Gubernur,” katanya.
Menurutnya, pemerintah daerah akan tegak lurus mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi.
“Pemerintah daerah Kabupaten Banyumas itu punya atasan. Gubernur, Presiden, dan di atasnya Tuhan,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa dalam struktur hierarki pemerintahan, camat memiliki atasan bupati, kemudian gubernur, lalu presiden. Karena itu, apabila ada instruksi dari gubernur, pemerintah kabupaten tentu wajib mematuhinya.
Sadewo menilai masyarakat sebenarnya belum sepenuhnya memahami detail kebijakan tersebut saat pertama kali disosialisasikan.
“Karena masyarakat itu belum tahu. Setelah ada penjelasan dari Pak Gubernur kan ada di media. Semestinya sudah mengerti,” katanya.
Ia juga menambahkan bahwa tarif pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah sebenarnya relatif lebih terjangkau apabila dibandingkan dengan provinsi tetangga.
“Pajak di Jawa Tengah termasuk murah dibandingkan provinsi lain,” ujarnya.
Layanan Kesehatan Gratis
Lebih lanjut, Sadewo menyinggung perihal program jaminan sosial BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Ia memastikan bahwa dalam urusan kesehatan, Pemerintah Kabupaten Banyumas telah sukses menerapkan program UHC.
“Banyumas tahun 2025 itu APBD-nya di bawah Rp 50 miliar. Di era saya dan Bu Lintarti, karena salah satu program adalah kesehatan, saya langsung ikut BPJS UHC,” katanya.
Dengan program unggulan tersebut, masyarakat Banyumas yang tidak mampu dan terdaftar dapat berobat secara gratis sepenuhnya.
“Sekarang sudah ke rumah sakit gratis. Cukup membawa KTP saja, tanpa kartu BPJS,” ujarnya.
Ia menyebut Banyumas berkomitmen mempertahankan status UHC, sementara beberapa daerah lain terpaksa menurunkannya.
“Kalau saya, untuk masyarakat kesehatan itu nomor satu. Jadi kita gratiskan semuanya,” katanya.
Jaminan Sosial Penderes
Namun, untuk penerapan BPJS Ketenagakerjaan secara masif, program tersebut belum bisa diwujudkan seketika bagi seluruh elemen.
“Belum. Nanti perlahan,” ujar Sadewo.
Ia mengatakan kebijakan jaminan sosial ketenagakerjaan itu tetap harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.
“Kita harus menghitung dengan kemampuan fiskal kita,” katanya.
Meski demikian, ia telah mengambil inisiatif strategis dengan mendorong sejumlah perusahaan, khususnya para eksportir gula kelapa, untuk memberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi para penderes nira.
“Perusahaan-perusahaan eksportir gula kelapa saya panggil semua. Mereka ekspor gula kelapa, sementara risiko penderes itu tinggi,” ujarnya.
Saat ini, menurutnya, sejumlah perusahaan sudah mulai membayarkan premi BPJS Ketenagakerjaan bagi para penderes binaannya.
“Sekarang mereka sudah beramai-ramai membayar BPJS Ketenagakerjaan untuk penderes binaannya,” katanya.
Ia juga mengaku telah memberikan teladan langsung melalui grup perusahaan miliknya yang juga bergerak di bidang ekspor gula kelapa.
“Perusahaan grup saya sendiri juga sudah melakukan itu sejak 2018. Saya memberikan contoh, kemudian eksportir saya kumpulkan,” ujarnya.
Kini, sejumlah eksportir sudah rutin menyisihkan sebagian kecil keuntungan mereka untuk membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja penderes yang bertaruh nyawa di atas pohon.
“Murah kok, hanya Rp 16.800,” kata Sadewo memungkasi.
Reporter digital yang menggemari berita olahraga, kegiatan komunitas, dan isu pergerakan anak muda. Ia hobi berlari pagi, bermain badminton, dan menonton pertandingan olahraga. Ketika istirahat, ia menyukai membaca artikel inspiratif. Motto: “Semangat dalam berita harus sama kuatnya dengan semangat di lapangan.”
