Kinerja Ekonomi Sulawesi Tenggara di Tahun Pertama Pemerintahan ASR-Hugua
Pengamat ekonomi Sulawesi Tenggara (Sultra), Dr Syamsir Nur, menilai bahwa kinerja ekonomi daerah di tahun pertama kepemimpinan Gubernur Andi Sumangerukka (ASR) dan Wakil Gubernur Hugua mengalami peningkatan signifikan. Meski dihadapkan pada tantangan ruang fiskal yang terbatas, pemerintah daerah berhasil menunjukkan komitmen dalam memaksimalkan potensi ekonomi.
Pada tahun pertama pemerintahan ASR-Hugua, pengelolaan kebijakan publik dinilai efektif dan berbasis data. Program prioritas telah selaras dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penetapan target dan sasaran pembangunan menjadi dasar bagi kebijakan lima tahun ke depan. Dalam setahun terakhir, program yang dijalankan tidak hanya sejalan dengan rencana kerja tahunan, tetapi juga didasarkan pada pemetaan masalah dan kebutuhan masyarakat.
“Menguatkan infrastruktur dan sektor pertanian menjadi dasar bagi pembangunan ekonomi kita, karena berdampak pada mobilitas, konektivitas, dan produktivitas,” ujar Syamsir.
Kebijakan publik ASR-Hugua menekankan dua aspek utama, yaitu pengambilan keputusan yang terukur dan akuntabel dalam perencanaan pembangunan serta penguatan kebijakan fiskal daerah. Selain itu, terjadi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 27,40 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Perubahan arah belanja daerah lebih difokuskan pada layanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Alokasi anggaran diarahkan ke infrastruktur dasar seperti jalan dan air bersih, sektor pendidikan dan kesehatan, penguatan UMKM, serta belanja perlindungan sosial. Meskipun ruang fiskal Sultra tergolong sempit, ASR-Hugua tetap menunjukkan komitmen memaksimalkan setiap rupiah APBD.
“Pendekatan belanja berkualitas atau quality spending ini lebih penting daripada sekadar besaran anggaran,” tambahnya.
Dari segi tata kelola, terjadi perbaikan di awal pemerintahan ASR-Hugua. Integritas dan responsivitas menjadi kunci, yang konsisten ditegaskan dalam berbagai kesempatan. Langkah tersebut akan progresif karena penguatan birokrasi menjadi misi utama.
Capaian Ekonomi dan Kesejahteraan
Secara kumulatif, Sultra mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,79 persen pada 2025, meningkat dari tahun sebelumnya 5,40 persen. Capaian ini konsisten lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional dan secara regional menempatkan Sultra pada urutan ketiga penyumbang ekonomi di Pulau Sulawesi setelah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara.
Angka kemiskinan Sultra pada 2025 tercatat menurun menjadi 10,54 persen. Meski baru setahun, kebijakan ASR-Hugua mulai mengurangi tekanan pengeluaran masyarakat miskin. Belanja bantuan sosial mencapai Rp22,08 miliar dan belanja subsidi naik 13,97 persen atau Rp2,25 miliar dibanding tahun lalu.
Tantangan dan Rekomendasi
Meski ada peningkatan, tingkat pengangguran pada 2025 tercatat naik 3,33 persen. Kondisi ini menunjukkan peningkatan pasokan tenaga kerja yang belum sepenuhnya diimbangi permintaan, khususnya pada lulusan sekolah menengah dan perguruan tinggi. Namun, lapangan usaha konstruksi, transportasi, dan jasa pemerintahan masih menyerap tenaga kerja relatif tinggi.
Syamsir menyampaikan bahwa kebijakan ASR-Hugua perlu memprioritaskan program yang mampu meningkatkan produktivitas ekonomi sekaligus memperkuat pemerintahan yang akuntabel dan inovatif. Program pendidikan dan kesehatan berkualitas tetap harus menjadi fokus karena berkaitan langsung dengan produktivitas sumber daya manusia.
Revitalisasi sektor pertanian pangan juga penting, karena Sultra menuju hilirisasi komoditas untuk mendorong produktivitas sektoral. Penguatan infrastruktur darat dan konektivitas antarwilayah, termasuk wilayah kepulauan, juga perlu dipercepat karena berkaitan erat dengan produktivitas wilayah.
Tantangan Ke Depan
Dari sudut ekonomi, tantangan ke depan adalah mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Pertumbuhan tinggi harus diikuti peningkatan kesejahteraan, penurunan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja baru, serta pengurangan disparitas antarwilayah.
Sejumlah sektor investasi masih belum cukup produktif sebagai mesin pertumbuhan karena masih bertumpu pada modal dengan efek pengganda ekonomi yang relatif kecil. Pasar tenaga kerja juga masih rentan karena didominasi sektor informal dan keterampilan tenaga kerja yang lemah.
Dari sisi fiskal, tingkat kemandirian fiskal Sultra saat ini berada di angka 33,46 persen. Meski meningkat dari tahun sebelumnya, capaian tersebut masih perlu dioptimalkan. Celah fiskal harus dijawab dengan intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Penerimaan dari sektor pajak perlu dioptimalkan, terutama kewenangan provinsi yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan. Potensi lain yang juga perlu dimaksimalkan adalah kinerja perusahaan daerah dan pemanfaatan aset daerah. Perusahaan seperti Perumda Aneka Usaha, Bank Sultra, dan BPR diharapkan tidak hanya menjadi lokomotif produktivitas ekonomi, tetapi juga mampu menghasilkan pendapatan bagi daerah.
[AIMAGE-0]
“Aset daerah berupa tanah dan bangunan juga memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan melalui berbagai skema kerja sama. Karena itu, aset perlu dicatat dan dikelola secara optimal agar memberi manfaat nyata bagi daerah,” jelasnya.
Seorang penulis berita yang sering meliput isu pemerintahan dan administrasi publik. Ia memiliki kebiasaan membaca analisis kebijakan, menonton diskusi publik, dan membuat catatan ringkas. Waktu luangnya ia gunakan untuk berjalan santai. Motto: “Ketegasan dalam informasi adalah bentuk pelayanan publik.”
