JAKARTA — Kinerja pengelolaan anggaran pemerintah menghadapi kritik dari sejumlah lembaga pemeringkat utang. Di sisi lain, rasio utang pemerintah pusat tercatat meningkat signifikan, mencapai 40,08% dari produk domestik bruto (PDB).
Sebagai catatan, total utang pemerintah pusat hingga akhir 2025 mencapai Rp9.549,46 triliun. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar Rp736,3 triliun dibandingkan posisi tahun 2024 yang sebesar Rp8.813,16 triliun.
Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), produk domestik bruto (PDB) nominal pada tahun 2025 sebesar Rp23.821,1 triliun. Dengan demikian, jika total utang dibagi dengan PDB nominal tahun 2025, maka rasio utang pemerintah pusat tercatat sebesar 40,08%.
Meskipun rasio utang ini masih di bawah batas aman dalam Undang-undang Keuangan Negara yang ditetapkan sebesar 60% dari PDB, rasio utang tahun 2025 tercatat lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 yang hanya 39,81%.
Kenaikan rasio utang ini sejalan dengan tren pelemahan daya pungut pajak di angka 8,05% serta pelebaran defisit anggaran pada tahun yang sama yakni di angka 2,92% dari PDB.
Menariknya, pengumuman realisasi defisit APBN 2025 dilakukan sebelum BPS merilis data terbaru tentang PDB Indonesia pada 2025.
Disorot Lembaga Pemeringkat Utang
Dua lembaga pemeringkat kredit internasional, Moody’s Ratings dan S&P, memberikan perhatian khusus terhadap kondisi keuangan Indonesia. Mereka mengeluarkan outlook terbaru terhadap Indonesia pada awal 2026. Kebijakan makroekonomi dan fiskal di tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi fokus utama dari kedua lembaga tersebut.
Laporan pertama diterbitkan oleh Moody’s Ratings pada Kamis (5/2/2026). Pada hari yang sama, lembaga itu mengumumkan bahwa outlook terhadap rating Indonesia berubah dari ‘stable’ ke ‘negative’. Namun, saat ini peringkatnya tetap dipertahankan di level Baa2.
Artinya, surat utang jangka panjang yang diterbitkan pemerintah Indonesia masih dalam kategori investment grade. Risikonya dinilai moderat dan memiliki medium grade.
Namun, perubahan outlook ke negatif oleh Moody’s dipengaruhi oleh penyusunan kebijakan pemerintah yang semakin tidak bisa diprediksi. Hal ini dikhawatirkan dapat mengurangi efektivitas kebijakan dan melemahkan tata kelola.
“Jika berlanjut, tren ini dapat mengikis kredibilitas kebijakan Indonesia yang telah lama terbangun, yang telah mendukung pertumbuhan ekonomi yang solid serta stabilitas makroekonomi, fiskal, dan keuangan,” dikutip dari keterangan resmi Moody’s, Minggu (8/2/2026).
Selain prediktabilitas, Moody’s menilai komunikasi kebijakan pemerintah kurang efektif sehingga menaikkan risiko kredibilitas di antara investor. Hal ini turut digambarkan pada volatilitas di pasar keuangan dan valuta asing.
Dari sisi pengelolaan fiskal, lembaga itu menyoroti adanya risiko fiskal di balik penggunaan belanja pemerintah guna mendorong pertumbuhan. Sebab, belanja besar-besaran itu dibarengi dengan rendahnya basis penerimaan.
Perubahan outlook juga dipengaruhi oleh arah pembiayaan, tata kelola dan investasi sovereign wealth fund (SWF) baru yakni Danantara. Menurut Moody’s, hal ini tidak lepas dari agenda ambisius Danantara meski baru berdiri belum lama ini. Oleh karena itu, pengembangan kelembagaan Danantara ke depannya akan semakin memperjelas tata kelola dan operasi superholding BUMN itu.
Peringkat Stabil S&P
Di sisi lain, S&P Global Ratings menyatakan prospek peringkat utang Indonesia masih berada pada level stabil. Kendati demikian, S&P memberikan peringatan keras terkait risiko pelemahan posisi fiskal.
Analisis dari S&P menunjukkan bahwa indikator risiko fiskal tersebut dapat tecermin dari dua hal utama. Pertama, apabila utang pemerintah secara umum meningkat lebih dari 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahunnya.
Kedua, apabila beban pembayaran bunga utang (interest payments) secara konsisten melampaui 15% dari total pendapatan negara. Terkait volatilitas pasar saham dan nilai tukar yang terjadi belakangan ini, S&P menilai hal tersebut belum secara material memengaruhi pandangan lembaga tersebut terhadap peringkat utang RI.
