Perbedaan Pendekatan AI antara AS dan Tiongkok
Persaingan kecerdasan buatan (AI) global kini memasuki fase strategis yang menunjukkan perbedaan pendekatan antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok. Washington terus memimpin riset di bidang kecerdasan buatan umum (artificial general intelligence/AGI), sementara Tiongkok lebih memilih jalur pragmatis dengan fokus pada aplikasi nyata di berbagai sektor seperti industri, layanan publik, dan ekonomi riil.
Para ahli percaya bahwa pendekatan Tiongkok bisa menjadi jalan cepat untuk mengejar ketertinggalan. Perbedaan ini juga terlihat dari narasi para pemimpin teknologi. Di Barat, tokoh-tokoh seperti Elon Musk, Jeff Bezos, dan Mark Zuckerberg sering memandang AI sebagai lompatan peradaban yang berpotensi mengubah dunia. Di Tiongkok, wacana serupa baru mulai muncul dari kalangan korporasi besar, termasuk Alibaba.
Pernyataan Eddie Wu: Awal Perubahan Narasi
Menurut laporan The Guardian, CEO Alibaba Eddie Wu memberikan pernyataan yang jarang terdengar dari pemimpin teknologi Tiongkok. Ia menyampaikan bahwa “dunia saat ini sedang menyaksikan fajar revolusi kecerdasan berbasis AI.” Wu menegaskan bahwa AGI dan bahkan artificial superintelligence (ASI) dapat meningkatkan kemampuan berpikir manusia dan membuka peluang baru bagi pengembangan potensi manusia.
Wu menyebut ASI dapat melahirkan generasi “ilmuwan super” dan “insinyur super full-stack” yang mampu memecahkan masalah sains dan rekayasa dengan kecepatan yang belum terbayangkan. Sejalan dengan visi tersebut, Alibaba mengumumkan rencana investasi 380 miliar yuan—sekitar Rp 918,1 triliun dengan kurs Rp 2.416 per yuan—untuk infrastruktur AI dalam tiga tahun ke depan. Langkah ini mendorong saham perusahaan ke level tertinggi dalam hampir empat tahun.
Retorika yang Mirip dengan Teknologi Barat
Nada futuristik Wu menarik perhatian pengamat karena mirip dengan retorika para CEO teknologi Barat seperti Sam Altman dari OpenAI atau Demis Hassabis dari DeepMind. Afra Wang, penulis teknologi, menilai bahwa pidato Wu menunjukkan bahwa perusahaan besar Tiongkok mulai menyusun dan mengomunikasikan arah pengembangan AI mereka sendiri, tidak lagi sekadar mengikuti narasi Barat.
Namun, visi korporasi tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan arah kebijakan nasional. Ya-Qin Zhang, Dekan Institute for AI Industry Research Universitas Tsinghua sekaligus mantan Presiden Baidu, menegaskan bahwa Tiongkok memiliki kelompok riset yang mengarah ke AGI, tetapi sebagian besar perusahaan AI bekerja untuk aplikasi yang lebih baik. Menurutnya, keterbatasan daya komputasi dan pendekatan teknologi yang pragmatis mendorong fokus pada manfaat langsung.
Strategi Nasional “AI+”
Strategi pemerintah Tiongkok yang dikenal sebagai “AI+” dirilis pada Agustus lalu. Dokumen tersebut menyoroti pemanfaatan AI untuk meningkatkan diagnosis medis dan efisiensi rantai pasok, tanpa menyebut AGI. Julian Gewirtz, mantan pejabat senior Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat, mengatakan bahwa pemerintah Tiongkok sangat fokus pada manfaat AI di sini dan saat ini. Ia menegaskan bahwa Partai Komunis Tiongkok tidak percaya AGI sudah dekat.
Persaingan di Washington
Di Washington, perbedaan strategi tersebut dipandang sebagai isu geopolitik dan keamanan nasional. Presiden Microsoft Brad Smith sebelumnya memperingatkan Kongres Amerika Serikat bahwa “perlombaan antara Amerika Serikat dan Tiongkok untuk pengaruh internasional kemungkinan akan dimenangkan oleh pihak yang menjadi penggerak tercepat.”
Komisi Peninjau Ekonomi dan Keamanan Amerika Serikat–Tiongkok merekomendasikan Kongres untuk “membentuk dan mendanai program bergaya Proyek Manhattan yang secara khusus ditujukan untuk memenangkan perlombaan pengembangan AGI.” Tekanan terhadap Tiongkok juga datang melalui sanksi semikonduktor. Pembatasan ekspor chip canggih memaksa perusahaan-perusahaan Tiongkok mengandalkan perangkat domestik yang kurang efisien.
Pengembangan Infrastruktur Energi dan Pusat Data
Selain itu, persaingan AI turut meluas ke infrastruktur energi dan pusat data. CEO Nvidia Jensen Huang bahkan menyatakan bahwa Tiongkok berpeluang “memenangkan perlombaan AI” berkat subsidi energi bagi pusat data. Sejak 2021, Tiongkok diperkirakan telah mengucurkan sekitar USD 100 miliar—sekitar Rp 1.679 triliun dengan kurs Rp 16.790 per dolar AS—untuk sektor ini. Namun, laporan lembaga riset pemerintah menunjukkan tingkat utilisasi pusat data AI nasional baru mencapai 32 persen, memicu kekhawatiran akan pembangunan yang berlebihan.
Kondisi Saat Ini dan Masa Depan
Meski saat ini Tiongkok dinilai belum memiliki semikonduktor yang cukup canggih untuk riset kecerdasan buatan tingkat lanjut, para analis sepakat bahwa posisi persaingan belum bersifat tetap. Julian Gewirtz mengatakan, “Status quo saat ini sangat fluktuatif.” Dengan ambisi Presiden Xi Jinping untuk memimpin dunia dalam AI, strategi Beijing dinilai dapat berubah cepat, sehingga jarak dengan Amerika Serikat berpotensi menyempit lebih cepat dari perkiraan banyak pihak.
