Menghadapi Tantangan Ekosistem Ojek Online: Pembenahan yang Komprehensif Dibutuhkan
Ekosistem ojek online (ojol) di Indonesia terus berkembang pesat, tetapi tidak tanpa tantangan. Institute for Demographic and Affluence Studies (IDEAS) menilai bahwa saatnya pemerintah melakukan pembenahan menyeluruh untuk memastikan kesejahteraan dan perlindungan kerja jutaan pengemudi yang bergantung pada ekonomi gig ini. Tahun 2026 menjadi momen penting untuk mengubah arah kebijakan sektor ini.
Lima Agenda Pembenahan Strategis
Menurut peneliti IDEAS, Muhammad Anwar, terdapat lima agenda utama yang harus segera dilakukan pada 2026:
-
Pembenahan Data Pengemudi
Data yang akurat dan otoritatif sangat penting sebagai dasar pengambilan kebijakan. Hingga saat ini, belum ada data pasti dari pemerintah terkait jumlah pengemudi daring di Indonesia. Angka bervariasi antara 2,41 juta hingga 4,2 juta. Tanpa data yang valid, sulit bagi pemerintah memberikan intervensi seperti bantuan sosial atau subsidi upah. -
Menghentikan Praktik Potongan Berlebih dan Skema Promosi yang Merugikan
Praktik potongan tarif yang melampaui batas dan skema promosi yang tidak adil, seperti Argo Goceng atau tarif Rp 5.000, perlu dihentikan. Ini bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga merusak pendapatan pengemudi secara sistematis. Promosi seharusnya menjadi strategi bisnis perusahaan, bukan mekanisme pemotongan upah terselubung. -
Menghadirkan Regulasi Kuat yang Melindungi Pengemudi
Saat ini, banyak pengemudi berada dalam kekosongan hukum. Status “mitra” menjauhkan mereka dari perlindungan dasar ketenagakerjaan. Meskipun telah ada beberapa RUU yang sedang diproses, Peraturan Presiden (Perpres) tentang ojol perlu ditempatkan sebagai instrumen transisional, bukan solusi final. -
Adopsi Prinsip Kerja Layak dalam Regulasi
Prinsip kerja layak (decent work) harus menjadi fondasi utama regulasi. Survei IDEAS 2023 menunjukkan bahwa lima prinsip kerja layak—pendapatan yang layak, kondisi kerja yang aman, kontrak yang adil, pengelolaan partisipatif, dan keterwakilan yang memadai—masih belum terpenuhi di sektor ojol. Jam kerja yang ekstrem, risiko kecelakaan tinggi, dan perlindungan jaminan sosial yang minim menjadi indikator utama. -
Pengakuan dan Perlindungan Serikat Pekerja
Relasi kuasa yang timpang antara platform dan pengemudi menjadi akar masalah utama. Tanpa penguatan hak kolektif, kesejahteraan pengemudi akan selalu rapuh. Meski sudah ada banyak serikat pekerja, mereka belum diakui secara resmi oleh perusahaan aplikator. Negara perlu memastikan hak pengemudi untuk berserikat, berunding, dan didengar.
Tantangan dan Peluang di Tahun 2026
Tahun 2026 merupakan kesempatan langka bagi pemerintah untuk memastikan transformasi digital tidak mengorbankan martabat pekerja. Dengan menjadikan prinsip decent work sebagai fondasi regulasi, Indonesia tidak sekadar mengatur kendaraan dan aplikasi, tetapi juga menegakkan nilai kemanusiaan.
Selain itu, pemerintah perlu memperkuat regulasi yang mencakup aspek-aspek krusial seperti status kerja, relasi kuasa, dan perlindungan jangka panjang. Proses legislasi di DPR harus berjalan konsisten dan tidak kehilangan arah. Perpres dapat menjadi jembatan sementara, tetapi tidak boleh menjadi solusi akhir.
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan ekosistem ojol dapat menjadi lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. Kesejahteraan pengemudi akan menjadi prioritas utama, sehingga mereka bisa hidup dengan layak dan tenang di tengah perkembangan teknologi yang pesat.
