Presiden Ukraina Minta Parlemen Susun RUU Pemilu di Tengah Darurat Militer
Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, dilaporkan meminta parlemen negara tersebut untuk menyusun rancangan undang-undang (RUU) guna melaksanakan pemilihan presiden dalam kondisi darurat militer. Hal ini disampaikan oleh kantor berita RBC-Ukraine pada Senin 15 Desember 2025. Sebelumnya, pada 11 Desember lalu, Wakil Ketua Parlemen Ukraina Oleksandr Korniyenko menyatakan bahwa parlemen akan mempersiapkan dasar hukum yang diperlukan untuk segera menyelenggarakan pemilihan presiden meski dalam situasi perang.
Menurut laporan yang mengutip sumber tak disebutkan namanya, RUU tersebut akan mengatur pelaksanaan pemilihan presiden dalam waktu 60 hari, sesuai dengan prosedur apabila pemilihan presiden dimajukan dari jadwal. Namun, pihak-pihak yang terlibat dalam proses itu disebut meragukan kemungkinan RUU tersebut dapat diselesaikan.
Pada 9 Desember, Presiden Zelensky menyatakan siap mengubah undang-undang demi melaksanakan pemilihan presiden di Ukraina, meskipun sebelumnya ia menolak pelaksanaan pemilu dengan alasan tersebut. Masa jabatan kepresidenan Zelensky seharusnya berakhir pada 20 Mei 2024, tetapi pemilihan presiden tidak dapat dilaksanakan karena darurat militer dan mobilisasi umum akibat perang.
Perkembangan Terkini tentang Pemilu
Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut bahwa saat ini adalah waktu yang tepat bagi rakyat Ukraina untuk memilih presiden baru. Ia juga pernah menjuluki Zelensky sebagai “diktator tanpa pemilu” dan mengklaim tingkat penerimaan publik terhadap pemerintahan Zelensky telah turun hingga tersisa 4 persen.
Perundingan dengan AS dan Uni Eropa
Zelensky melanjutkan pembicaraan dengan utusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Berlin pada Senin 15 Desember 2025, setelah pihak AS mengatakan “banyak kemajuan” telah dicapai dalam mengakhiri konflik paling mematikan di Eropa sejak Perang Dunia II. Dalam pertemuan tersebut, Zelensky kembali bertemu dengan utusan AS Steve Witkoff dan menantu Trump, Jared Kushner, setelah lima jam pembicaraan pada Ahad. Para pemimpin Eropa lainnya juga mengadakan pertemuan di ibu kota Jerman sepanjang hari ini.
Ukraina mengatakan pada Ahad bahwa mereka bersedia untuk mengesampingkan ambisinya untuk bergabung dengan aliansi NATO sebagai imbalan atas jaminan keamanan Barat. Namun, belum jelas seberapa jauh pembicaraan telah berkembang mengenai hal itu atau isu-isu penting lainnya, seperti masa depan wilayah Ukraina, dan seberapa besar pembicaraan di Berlin dapat membujuk Rusia untuk menyetujui gencatan senjata.
Diplomasi Eropa Hadapi Masa Genting
Pembicaraan ini berlangsung di awal pekan penting bagi Eropa, dengan KTT Uni Eropa pada Kamis akan memutuskan apakah mereka dapat menjamin pinjaman besar-besaran kepada Ukraina dengan aset bank sentral Rusia yang dibekukan. Eropa telah mendapat kecaman dari pemerintahan Trump dalam beberapa pekan terakhir atas kebijakannya tentang migrasi, keamanan, dan regulasi perusahaan teknologi besar. Uni Eropa dan pemerintah nasional telah berjuang untuk menemukan tanggapan terpadu terhadap kritik AS.
Para menteri luar negeri Uni Eropa bertemu di Brussels pada Senin untuk menyepakati sanksi baru terhadap Rusia. Meskipun, kemungkinan hambatan di menit-menit terakhir dalam menyepakati kesepakatan perdagangan Uni Eropa dengan Amerika Latin mengancam akan semakin melemahkan upaya mereka untuk menunjukkan kekuatan.
Jaminan Keamanan
Presiden Finlandia Alexander Stubb, yang telah terlibat erat dalam pembicaraan Ukraina dan bertemu dengan Zelensky pada Senin pagi menjelang negosiasi AS, menyampaikan nada harapan yang tentatif. Ia menyatakan bahwa saat ini merupakan momen kritis dalam negosiasi perdamaian dan bahwa mungkin lebih dekat dengan kesepakatan perdamaian daripada kapan pun selama empat tahun ini.
Stubb mengatakan kedua pihak sedang mengerjakan tiga dokumen utama – kerangka rencana perdamaian 20 poin, satu yang berkaitan dengan jaminan keamanan untuk Kyiv, dan yang ketiga tentang rekonstruksi Ukraina. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan para pemimpin Inggris, Italia, Belanda, Polandia, dan Swedia termasuk di antara mereka yang diperkirakan akan hadir di ibu kota Jerman pada Senin.
Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Kaja Kallas mengatakan bahwa mengambil alih wilayah Donbas Ukraina “bukanlah tujuan akhir Putin”. Ia menegaskan bahwa jika Rusia merebut Donbas, maka benteng pertahanan akan runtuh dan mereka pasti akan bergerak untuk merebut seluruh Ukraina. Jika Ukraina jatuh, maka wilayah lain juga akan berada dalam bahaya.
