Mahyeldi, Gubernur Sumbar yang Terima Bantuan Asing Tanpa Izin Pemerintah

Penanganan Bencana di Sumatera Barat: Bantuan Asing yang Masuk Tanpa Izin Pemerintah

Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima bantuan dari berbagai negara asing dalam upaya penanganan bencana banjir dan longsor yang terjadi di wilayahnya. Bantuan tersebut datang dari Palestina, Turki, dan Malaysia, meskipun pemerintah pusat belum membuka izin resmi untuk penerimaan bantuan asing bagi para korban bencana di Sumatera dan Aceh.

Pengakuan Mahyeldi ini menjadi perhatian khusus karena menunjukkan adanya tindakan yang dilakukan secara mandiri oleh daerah, meskipun pemerintah pusat masih bersikeras untuk menangani bencana secara mandiri. Langkah serupa juga dilakukan oleh Gubernur Aceh yang sebelumnya menghadirkan tim ahli dari China untuk membantu mencari korban banjir bandang yang diperkirakan masih tertutup endapan lumpur di beberapa wilayah terdampak.

Mahyeldi menyampaikan bahwa bantuan dari Palestina datang melalui kantor perwakilan mereka yang berada di Inggris, sementara bantuan dari Turki datang langsung ke Padang. Ia menjelaskan bahwa relawan dari luar negeri hadir untuk memberikan bantuan, namun hanya sampai pada tahap pengantaran dan tidak ikut bekerja di lapangan.

“Bantuan macam-macam, ada kebutuhan tidur, kasur, pakaian, dan makanan,” ujar Mahyeldi. Selain dari Palestina dan Turki, bantuan juga datang dari Malaysia. Ia menyatakan bahwa pihaknya terbuka terhadap bantuan asing, meskipun saat ini masih memprioritaskan sumber daya lokal.

Sebelumnya, berbagai negara sahabat menawarkan bantuan dalam bentuk tim medis, personel penyelamat, logistik, hingga dukungan teknologi. Namun, pemerintah Indonesia menyatakan bahwa mereka masih sanggup menangani bencana secara mandiri. Pernyataan Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Indonesia memiliki kemampuan untuk mengatasi bencana tanpa bantuan luar negeri.

Namun, keputusan pemerintah ini menuai kritik dan menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Banyak yang mendesak pemerintah agar segera membuka jalan untuk bantuan asing masuk agar proses penanganan bencana dapat lebih cepat.

Terbaru, pihak Istana menyatakan bahwa pemerintah tidak bermaksud menolak bantuan asing, tetapi Presiden Prabowo meyakini bahwa pemerintahannya masih sanggup menangani bencana di Sumatra secara mandiri. Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Timothy Ivan Triyono, menjelaskan bahwa pemerintah akan menerima bantuan asing jika ada kebutuhan mendesak dan kapasitas pemerintah tidak cukup.

“Indikator butuh bantuan asing itu seandainya nanti ada kebutuhan yang mendesak dan tidak mampu lagi ditangani oleh kita gitu loh,” ucap Timothy. Ia juga menambahkan bahwa bantuan bisa datang dalam bentuk layanan spesialis atau alat berat yang tidak tersedia di dalam negeri.

Profil Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah

Mahyeldi Ansharullah memiliki gelar adat Datuak Marajo. Ia lahir di Bukittinggi, Sumatra Barat, pada 25 Desember 1966. Mahyeldi dikenal sebagai mubalig dan politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sekaligus Gubernur Sumbar. Sebelum menjabat posisi gubernur, ia pernah menjadi Wali Kota Padang selama dua periode hasil pemilihan umum 2013 dan 2018.

Selama kepemimpinannya, Padang meraih kemajuan di bidang infrastruktur, pariwisata, dan kebersihan. Melalui pendekatan partisipatif, ia memimpin penataan objek wisata dan pasar tradisional yang semrawut pasca-gempa bumi 2009 tanpa menimbulkan gejolak. Sebagai anak dari ayah seorang buruh angkat, Mahyeldi kecil bersekolah sambil bekerja untuk membantu orang tua.

Ia mengenyam pendidikan di Universitas Andalas dan aktif dalam pergerakan Islam serta turun ke masyarakat sebagai mubalig. Oleh PKS, ia dicalonkan sebagai anggota DPRD Sumatra Barat pada pemilihan umum legislatif 2004 dan terpilih dengan perolehan suara terbanyak. Ia menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Sumatra Barat periode 2004–2009, lalu menjadi Wakil Wali Kota Padang mendampingi Wali Kota Fauzi Bahar periode 2009–2014.

Mahyeldi menjabat sebagai Wali Kota Padang sejak 13 Mei 2014 setelah memenangkan pemilihan umum pada 2013. Pada pemilihan berikutnya, ia kembali terpilih sebagai Wali Kota Padang untuk periode 2019–2024.

Kekayaan Mahyeldi Ansharullah

Berdasarkan laman e-LHKPN, Mahyeldi terakhir melaporkan kekayannya pada 23 Maret 2024 untuk periodik 2023. Total kekayaan yang dimilikinya mencapai Rp6.941.692.537. Berikut rincian kekayaan Mahyeldi Ansharullah:

1. Tanah dan bangunan: Senilai Rp4.828.024.000.
2. Alat transportasi dan mesin: Senilai Rp286.500.000.
3. Harta bergerak lainnya: Senilai Rp32.883.680.
4. Surat berharga: Tidak ada catatan atau laporan.
5. Kas dan setara kas: Senilai Rp2.344.284.857.
6. Harta lainnya: Tidak ada catatan atau laporan.
7. Hutang: Senilai Rp550.000.000.