SURABAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya telah menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp12,7 triliun. Anggaran ini diharapkan dapat menjadi stimulus atau pemicu bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
Berdasarkan laporan dari Bagian Hukum dan Kerja Sama Pemkot Surabaya, total pagu APBD TA 2026 direncanakan sebesar Rp12,755 triliun. Dari jumlah tersebut, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp10,898 triliun yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan mencapai Rp8,198 triliun, sedangkan belanja daerah direncanakan sebesar Rp12,731 triliun. Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni, menyatakan bahwa proses pembahasan APBD 2026 telah melalui serangkaian proses yang matang, mulai dari rapat Badan Anggaran (Banggar) hingga finalisasi di komisi-komisi.
“Alhamdulillah, APBD tahun 2026 telah kita sahkan. Ini adalah kado bagi masyarakat Surabaya karena sejak awal kami ingin APBD ini bisa menjadi trigger pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya,” ujar Arif Fathoni, Kamis (13/11/2025).
Arif Fathoni menjelaskan bahwa postur APBD 2026 difokuskan pada program-program yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan daya saing kota. Beberapa program utama termasuk pembangunan infrastruktur, pengendalian banjir, dan bantalan sosial. Program ini mencakup alokasi anggaran untuk pemberdayaan Gen Z di tingkat RW, perluasan beasiswa Pemuda Tangguh, serta perluasan perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu).
DPRD berharap program investasi infrastruktur tersebut dapat berbanding lurus dengan upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Arif Fathoni juga menyoroti pentingnya kecepatan realisasi anggaran. Ia menekankan agar pelaksanaan APBD tidak lagi mengikuti pola lama di mana penyerapan anggaran lambat di awal tahun dan baru dikebut di ujung tahun.
“Saya berharap apa yang sudah direncanakan dan disahkan bersama-sama dengan DPRD itu tidak menunggu proses yang terlalu lama. APBD ini begitu dinantikan untuk menjadi trigger atau stimulan pertumbuhan ekonomi,” tegas politikus Golkar ini.
DPRD berharap Pemkot Surabaya dapat menjadi kontributor aktif dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%. Untuk itu, Arif Fathoni meminta jajaran eksekutif untuk segera melakukan penyerapan anggaran setelah pengesahan, dan tidak berlarut pada diskusi perencanaan.
“Kami berharap semua direncanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Tidak boleh kemudian di awal-awal serapannya rendah, terus kemudian di akhir serapannya tinggi,” tuturnya.
Sementara itu, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengapresiasi DPRD atas kerja sama dan komunikasi yang harmonis selama pembahasan RAPBD 2026. Dirinya menegaskan, APBD ini bukan sekadar angka, tetapi bentuk tanggung jawab moral pemerintah kepada rakyat Surabaya.
“Hari ini waktunya kita bergandengan tangan. APBD 2026 tidak akan sempurna tanpa kolaborasi antara pemerintah kota dan DPRD. Pemerintah daerah yang baik adalah yang bekerja bersama demi warganya,” ucap Eri Cahyadi.
