Kementerian Koordinator Bidang Pangan Berupaya Meningkatkan Ketahanan Pangan Nasional
Kementerian Koordinator Bidang Pangan memfasilitasi penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara para menteri dan pimpinan lembaga terkait dalam rangka percepatan pelaksanaan penyediaan infrastruktur pascapanen. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan menjaga stabilitas harga hasil pertanian.
Penandatanganan SKB ini menjadi tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas pada 28 September 2025, yang menekankan pentingnya langkah konkret pemerintah dalam memastikan ketersediaan pangan nasional dan menjaga harga hasil pertanian tetap stabil.
Membangun 100 Gudang Pascapanen dengan Anggaran Rp5 Triliun
Dalam SKB tersebut, pemerintah sepakat untuk membangun 100 gudang penampungan hasil panen padi dan jagung di sejumlah wilayah strategis di Indonesia. Proyek ini dibiayai dengan total anggaran sebesar Rp5 triliun, sebagai bagian dari upaya memperkuat rantai pasok pangan dari tingkat petani hingga konsumen akhir.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang ingin memastikan tidak ada lagi hambatan dalam penyerapan hasil panen petani.
“Presiden sangat tegas. Pemerintah tidak ada tawar-menawar soal pangan. Ini menyangkut hajat hidup rakyat. Produksi sudah meningkat, penyerapan juga harus cepat,” ujar Zulhas.
Produksi Beras Naik 13 Persen, Bukti Kerja Nyata Pemerintah
Zulhas mengapresiasi kinerja tim lintas kementerian, khususnya Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, yang dinilai berhasil meningkatkan produksi beras secara signifikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional naik dari 30 juta ton menjadi 34,77 juta ton, atau meningkat lebih dari 13 persen.
“Berkat kerja keras tim, terutama Pak Amran, produksi beras naik luar biasa. Pemerintah tidak ingin petani dirugikan karena hasil panennya tidak terserap,” jelas Zulhas yang juga mantan Menteri Perdagangan itu.
Penandatanganan oleh Empat Pimpinan Lembaga Strategis
SKB tersebut ditandatangani oleh:
- Kepala Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) Dony Oskaria
- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian
- Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman
- Direktur Utama Perum Bulog Mayor Jenderal TNI Ahmad Rizal Ramdhani
Penandatanganan berlangsung di kantor Kemenko Bidang Pangan, Lantai 3 Graha Mandiri, Menteng, Jakarta Pusat, disaksikan langsung oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan.
Langkah Konkret: SKB, Inpres, dan Perpres
Zulhas menjelaskan bahwa selain SKB, pemerintah juga tengah menyiapkan Instruksi Presiden (Inpres) dan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai payung hukum pelaksanaan proyek tersebut.
“Memang ribet, tapi semua aturan harus diikuti. Ini demi memastikan proses pembangunan gudang berjalan cepat, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.
Jawaban Atas Keluhan Petani
Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap tidak ada lagi keluhan dari petani terkait lambatnya penyerapan gabah atau jagung. Gudang yang dibangun akan menjadi penyangga produksi agar harga tetap stabil dan hasil panen petani dapat terserap optimal.
“Sekali lagi, ini merupakan jawaban dari keluhan petani dan masyarakat. Dengan adanya gudang-gudang ini, tidak akan ada lagi penumpukan atau kerugian di tingkat petani,” pungkas Zulhas.
Pembangunan Gudang Pascapanen untuk Kesejahteraan Petani
Langkah cepat pemerintah di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto ini menunjukkan keseriusan dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Pembangunan 100 gudang pascapanen di berbagai daerah diharapkan menjadi tonggak penting dalam memastikan kesejahteraan petani dan menjaga ketersediaan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia.
