Dailysurabaya.com JAKARTA – Serikat Petani Kelapa Sawit ( SPKS ) mengupayakan pemerintah menurunkan besaran Pajak Ekspor (Bea Keluar/BK) dan juga Pungutan Ekspor (PE) CPO juga hasil turunannya (Dana BPDPKS) menjadi 0%. Besaran BK dan juga PE akan berakibat dengan segera terhadap turunnya daya saing bidang sawit serta komoditas turunannya selama Indonesia pada bursa global secara keseluruhan.
“Sebaiknya otoritas Indonesia menjaga kemudian melindungi sektor minyak sawit dan juga produk-produk turunannya secara holistik, sehingga tetap memperlihatkan miliki daya saing kuat sebagai primadona pangsa minyak nabati dunia,” kata Ketua Umum SPKS Sabarudin pada siaran pers, Rabu (9/4/2025).
Menurutnya, keberadaan BK kemudian PE akan makin memperberat kondisi sektor ekonomi perkebunan kelapa sawit milik petani, lantaran kian mendapat distorsi berat lantaran terkena dampak pajak impor 32% yang diterapkan Presiden Donald Trump . Kondisi perdagangan lingkungan ekonomi dunia dari beberapa pakar ekonomi, juga menggambarkan akan adanya gelombang badai dunia usaha global akibat penerapan tarif dagang tinggi yang digunakan dijalankan Trump.
Akibatnya, dampak dengan segera akan dirasakan petani kelapa sawit di tempat Indonesia. Hasil panen sebagai Tandan Buah Segar (TBS) sawit akan pula terdampak tarif jualnya. Lantaran, berdasarkan hukum kegiatan ekonomi pasar, setiap beban baru yang mana dikenakan, akan terus terdistribusi hingga mata rantai yang mana paling lemah. “Posisi paling lemah sepanjang mata rantai produksi minyak sawit secara umum berada pada pihak petani kelapa sawit,” jelasnya.
Oleh karenanya SPKS memohonkan pemerintah untuk menurunkan BK kemudian PE terhadap CPO dan juga item turunannya bisa saja diturunkan menjadi 0%. Sambil terus memperhatikan gejolak ekonomi yang mana akan timbul akibat penerapan tarif dagang baru Amerika Serikat ini.
“Kondisi perdagangan dunia, selama ini terus-menerus berdiskusi mengenai hambatan perdagangan seperti tarif lalu non tarif. Tapi dengan adanya penerapan tarif dagang baru yang tersebut sangat besar, seolah-olah meniadakan semua perundingan dagang yang digunakan telah dilakukan dijalankan selama ini,” jelasnya.
SPKS memperkirakan adanya kebijakan tarif dagang Presiden Trump juga akan mendistorsi permintaan CPO lalu item turunan sehingga akan menurunkan nilai tukar jual TBS hasil panen petani. Diperkirakan biaya akan turun berkisar 2 hingga 3% atau sekitar Rp60-100 per kg TBS. Turunnya nilai tukar jual petani, tentu akan terbantu dengan diturunkannya BK serta PE hinga 0%, sehingga biaya jual TBS hasil panen petani akan stabil.
SPKS juga mengingatkan akan kerja-kerja petani yang dimaksud telah lama dijalankan pada menerapkan praktik budidaya terbaik dan juga berkelanjutan guna memacu terbukanya pangsa baru di area bursa global. Usaha petani ini, harusnya mendapat dukungan dari pemerintah, guna menerapkan mandatori Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) sebagai landasan pengembangan perkebunan kelapa sawit Indonesia.
Kondisi perkebunan kelapa sawit sendiri sudah melakukan berbagai perubahan. Melalui penerapan praktik budidaya terbaik dan juga berkelanjutan, di tempat mana pemeliharaan vegetasi perkebunan, menjadi konsen dari setiap bisnis yang tersebut dilakukan. Melalui penerapan prinsip dan juga kriteria berkelanjutan, maka permintaan biaya pemeliharaan perkebunan kelapa sawit juga kian meningkat dewasa ini.
Pentingnya penurunan BK kemudian PE menjadi 0%, menurut Sabarudin, juga dibutuhkan secepat mungkin. Di sisi lain, pemerintahan juga perlu mengawasi perdagangan berbagai sektor barang lalu jasa lainnya, sebagai pendukung perkebunan kelapa sawit, seperti pupuk serta sarana prasarana tidak ada naik nilai jualnya.
Melalui antisipasi sedini mungkin saja ini, SPKS berharap akan kondusifitas perkebunan kelapa sawit akan tetap saja terjaga keberlangsungannya. Kondisi ini sangat penting bagi petani kelapa sawit, supaya kinerja perkebunan kelapa sawit bisa saja terus meningkatkan produktivitasnya sehingga dapat membantu negara memunculkan devisa dari pemasaran CPO lalu item turunannya.
Kondusifitas juga akan menggalang acara ketahanan pangan lalu energi yang dimaksud dilaksanakan Presiden Prabowo, dengan menggalakkan partisipasi bergerak dari suplai pasokan unsur baku CPO dari kebun petani kelapa sawit, sehingga rakyat miliki kemandirian ekonomi. “Petani kelapa sawit dapat berdiri diatas kakinya sendiri serta bekerja keras membantu pemerintah menyuplai permintaan pangan juga energi di negeri,” ungkapnya.
