Dailysurabaya.com JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melakukan langkah kontroversial dengan mengeluarkan negaranya dari Perjanjian Paris yang tersebut berkaitan dengan upaya menanggulangi krisis iklim.
Juru Kampanye Daya Fosil Trend Asia Novita Indri mengatakan, mundurnya Negeri Paman Sam berisiko menghambat misi transisi energi dunia untuk memerangi krisis iklim. Selain itu, berpotensi menghambat upaya pendanaan internasional akibat prospek berkurangnya komitmen Amerika Serikat pada membantu negara-negara berkembang, termasuk Indonesia yang salah satunya tertuang di kesepakatan Just Energy Transition Partnership (JETP).
Meski demikian, hilangnya kepemimpinan Amerika Serikat dinilai membuka potensi untuk kepemimpinan terintegrasi yang digunakan lebih tinggi kolaboratif. Perlu dipertimbangkan kembali skema-skema kerja mirip yang tersebut adil dengan negara-negara lain, termasuk negara mengalami perkembangan untuk dapat mencapai target Perjanjian Paris.
“Perjanjian Paris seharusnya dipandang bukanlah cuma sebagai janji dalam melawan kertas berisikan bahasa-bahasa teknis untuk menurunkan emisi, tapi Perjanjian yang disebutkan adalah sebuah komitmen untuk menyelamatkan kemanusiaan. Krisis iklim sudah ada terjadi serta dampaknya telah terjadi didepan mata,” kata Novita pada keterangannya, Rabu (5/2/2025).
Analisis World Resources Institute (WRI) pada 2023, menunjukkan tiga negara penghasil emisi terbanyak diduduki oleh China, Amerika Serikat, serta India yang dimaksud berkontribusi sekitar 42,6% dari total emisi global.
Menurut Novita, inovasi akibat mundurnya Negeri Paman Sam tidak ada berarti Indonesia harus mengendorkan upaya transisi energi dalam berada dalam ancaman krisis iklim.
“Sedari awal, pendanaan JETP memang benar buram terkait realisasinya. Ia cuma pengemasan ulang dari komitmen lama kemudian didominasi oleh skema utang yang mana berpotensi membebani Indonesia,” ujar Novita.
Pihaknya juga menyayangkan pernyataan Menteri Daya juga Narasumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia yang mana menyebutkan Indonesia tidaklah perlu terburu-buru melakukan transisi energi lalu “terjebak” di Perjanjian Paris dalam sedang mundurnya Negeri Paman Sam juga belum turunnya dana bantuan transisi energi dari JETP.
“Seharusnya Bahlil menyadari betapa anti-sains serta kontroversial langkah Trump pada mata dunia internasional. Jangan malah meniru dan juga terjebak di race to the bottom. Ini adalah seharusnya menggerakkan kita untuk meningkatkan perniagaan mitigasi dan juga adaptasi dikarenakan kita rentan pada krisis iklim,” ujar Novita.
