Dailysurabaya.com JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan untuk Menteri Energi kemudian Informan Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pada konferensi di area Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, 4 Februari 2025. Pertemuan yang disebutkan mengeksplorasi terkait kelangkaan LPG 3 kilogram (kg) akibat Kementerian Energi dan juga Informan Daya Mineral (ESDM) melarang transaksi jual beli sampai ke tingkat pengecer atau warung kelontong.
“Bapak presiden memerintahkan ke saya sejak dari tadi malam, tadi pagi sampai dengan hari ini, tugas kami melawan arahan bapak presiden adalah memverifikasi seluruh proses subsidi tepat sasaran,” kata Bahlil dalam Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
“Yang kedua dalam tata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang tersebut menjadi keperluan mereka, teristimewa menyangkut LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh kata bapak presiden,” sambungnya.
Prabowo, kata Bahlil, menginstruksikan reformasi subsidi LPG agar lebih banyak tepat sasaran kemudian tidak ada lagi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.
“Jujurlah, ada oknum-oknum yang main untuk menyalahgunakan subsidi ini masa kita mau biarkan? masa kita mau kalah dari peserta ini? Kalau saya sih itu aja,” jelasnya.
Bahlil mengungkapkan bahwa reformasi subsidi LPG menjadi perhatian utama pemerintah, teristimewa dikarenakan skema yang mana ada pada waktu ini telah berlangsung selama tambahan dari 20 tahun tanpa inovasi signifikan. Bahlil pun menegaskan bahwa subsidi LPG yang tersebut mencapai Rp87 triliun per tahun harus benar-benar dirasakan rakyat yang dimaksud berhak.
“Diharapkan warga mendapatkan harga jual dengan yang tersebut semurah-murah mungkin. Tapi kenyataannya kan sekarang, jujur kita katakan, ada pada tingkat sampai tingkat publik itu, dibeli sampai nilai Rp25.000 per tabung. Tidak belaka itu, ada juga yang mengoplos. Hal ini kan sayang,” kata Bahlil.
Prabowo, kata Bahlil, juga menegaskan bahwa penataan subsidi harus dijalankan agar bukan terjadi pemborosan anggaran serta kebocoran di tempat tingkat distribusi. Sebagai solusi, pemerintah telah dilakukan mengubah sistem distribusi LPG di tempat tingkat pengecer dengan meninggal status dia menjadi sub pangkalan yang digunakan lebih banyak mudah diawasi.
