Dailysurabaya.com JAKARTA – Kementerian Manufaktur (Kemenperin) menyampaikan usulan tambahan insentif untuk membantu keberlanjutan bidang otomotif di area berada dalam tantangan berat yang digunakan diprediksi terus berlanjut pada 2025. Langkah ini diambil untuk mengatasi dampak kebijakan pajak yang digunakan meningkatkan biaya kendaraan bermotor dan juga melemahnya daya beli masyarakat.
Tantangan Utama Industri Otomotif
Industri otomotif mengalami kontraksi signifikan pada 2024, dengan penurunan bursa sebesar 13,9%, menyisakan total pemasaran sebanyak 865.723 unit.
Angka ini lebih lanjut rendah dibandingkan tren pangsa yang digunakan selama satu dekade terakhir stagnan dalam kisaran 1 jt unit per tahun. Faktor utama penurunan ini mencakup kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12%, penerapan opsen pajak kendaraan bermotor (PKB), serta bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) yang dimaksud meningkatkan nilai kendaraan.
Selain itu, jumlah keseluruhan kelas menengah yang digunakan menjadi kelompok konsumen utama kendaraan bermotor juga mengalami penurunan signifikan. Pada 2019, jumlah total kelas menengah dalam Indonesia tercatat sebanyak 57 juta, namun nomor ini merosot menjadi belaka 47,85 jt pada 2024. Penurunan ini turut melemah daya beli masyarakat, yang tersebut berdampak dengan segera pada pemasaran kendaraan bermotor.
Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, juga Elektronika Kemenperin, Setia Darta, menyatakan bahwa kontraksi ini juga dipengaruhi oleh kenaikan suku bunga kredit kendaraan bermotor. “Pada 2024, bidang otomotif mengalami kontraksi sebesar 16,2%. Tantangan ini diperparah oleh kebijakan kenaikan PPN, opsen PKB, serta BBNKB yang tersebut menyebabkan biaya kendaraan semakin mahal di tempat lingkungan ekonomi domestik,” jelas Setia Darta pada keterangannya di dalam Jakarta, Selasa (14/1/2025).
Strategi Kemenperin untuk Menyokong Industri Otomotif
Sebagai upaya untuk mengatasi penurunan pasar, Kemenperin telah dilakukan mengajukan beberapa usulan insentif, pada antaranya:
– PPnBM Ditanggung eksekutif (DTP) sebesar 3% untuk kendaraan hybrid, termasuk plug-in hybrid (PHEV), full hybrid, kemudian mild hybrid.
– PPN DTP sebesar 10% untuk kendaraan listrik (EV) guna mempercepat adopsi kendaraan ramah lingkungan.
– Relaksasi opsen PKB kemudian BBNKB merupakan penundaan atau keringanan, yang dimaksud diharapkan dapat menekan kenaikan tarif kendaraan di dalam pasar.
Saat ini, sebanyak 25 provinsi telah terjadi menerbitkan regulasi terkait relaksasi opsen PKB kemudian BBNKB untuk menyokong sektor otomotif. “Kebijakan ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap keberlanjutan lapangan usaha otomotif nasional serta menjaga daya saingnya pada pangsa domestik maupun global,” tambah Setia Darta.
Efek Insentif terhadap Pasar
Menurut Kemenperin, implementasi insentif tambahan dapat menyelamatkan bursa otomotif Indonesia dengan estimasi pelanggan yang kembali mendekati 900 ribu unit pada 2025. Sebaliknya, tanpa dukungan insentif, penurunan pangsa berpotensi berlanjut, memperburuk situasi yang dimaksud telah terjadi berlangsung sejak awal 2024.
Penurunan tajam ini memerlukan perhatian serius sebab sumbangan sektor otomotif terhadap perekonomian nasional cukup besar. Berdasarkan data dari Asosiasi Industri Otomotif Indonesia (GAIKINDO), sektor ini menyumbang tambahan dari 10% terhadap Produk Domestik Bruto sektor manufaktur lalu menciptakan lapangan kerja bagi jutaan pekerja dalam seluruh rantai pasok industri.
Insentif yang dimaksud Telah Diberikan: Efektivitas lalu Tantangan
Hingga kini, pemerintah sudah pernah merilis diskon pajak pemasaran berhadapan dengan barang mewah (PPnBM) sebesar 3% untuk kendaraan hybrid. Namun, insentif ini dinilai belum cukup untuk menggenjot jualan mobil secara signifikan.
Data menunjukkan bahwa meskipun ada penurunan tarif pada kendaraan tertentu, lingkungan ekonomi secara keseluruhan masih lesu akibat daya beli rakyat yang dimaksud menurun.
