Dailysurabaya.com JAKARTA – Tahun 2025 diperkirakan menjadi tahun yang tersebut penuh tantangan bagi perekonomian global. Ketidakpastian yang digunakan disebabkan oleh konflik geopolitik, perlambatan pertumbuhan dunia usaha dunia, serta dampak inovasi iklim semakin memperumit keadaan.
Di sisi domestik, Indonesia juga menghadapi tekanan dari banyak kebijakan sektor ekonomi yang mana diberlakukan pada 2024, yang secara signifikan memengaruhi daya beli rakyat kelas menengah .
“Dalam situasi ini, penting bagi kelas menengah Indonesia untuk mengambil langkah strategis guna bertahan kemudian tetap saja relevan pada sedang ketidakpastian,” ujar Ekonom dan juga Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat terhadap SINDOnews, Rabu (8/1/2024).
Menurut Achmad ketidakpastian ekonomi global menjadi isu utama yang tiada cuma dirasakan oleh negara-negara besar tetapi juga negara berprogres seperti Indonesia.
Konflik geopolitik yang tersebut terus berlanjut, seperti pertempuran dagang antara negara-negara besar, semakin menekan stabilitas ekonomi.
Fluktuasi nilai komoditas global, khususnya energi lalu pangan, menjadi ancaman penting bagi negara yang digunakan bergantung pada impor seperti Indonesia. Perlambatan peningkatan ekonomi dalam negara-negara mitra dagang utama, seperti China juga Amerika Serikat, memperburuk kondisi dengan menurunkan prospek ekspor juga investasi.
Selain itu, inovasi iklim yang digunakan menyebabkan cuaca ekstrem kemudian bencana alam kerap mengganggu produksi pangan global, yang digunakan pada akhirnya menggalakkan kenaikan biaya pangan. Di di negeri, kebijakan yang tersebut diterapkan pemerintah pada 2024 menyebabkan dampak secara langsung pada kelas menengah pada tahun berikutnya.
Salah satu kebijakan yang mana menonjol adalah kenaikan tarif Pajak Pertambahan Kuantitas (PPN) menjadi 12 persen. Kebijakan ini, meskipun bertujuan meningkatkan penerimaan negara, mengakibatkan efek domino terdiri dari kenaikan nilai barang kemudian jasa di dalam pasar.
Dampaknya tak cuma dirasakan oleh warga miskin, tetapi juga kelas menengah yang menjadi tulang punggung konsumsi domestik. “Ketika biaya keinginan pokok melonjak, kemampuan belanja merekan tergerus, sehingga mengancam pertumbuhan dunia usaha secara keseluruhan,” kata Achmad.
Tak belaka itu, pengetatan subsidi energi juga menjadi beban tambahan bagi kelas menengah di dalam sedang rencana pembaharuan mekanisme subsidi materi bakar minyak (BBM) serta listrik menjadi berbasis nomor induk kependudukan (NIK).
