Dailysurabaya.com JAKARTA – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia ( Gapki ) menyambut positif pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang digunakan menegaskan bahwa kelapa sawit merupakan aset strategis negara. Industri sawit diharapkan dapat menguatkan kemandirian Indonesia di tempat sektor pangan lalu energi, sehingga seluruh pihak diminta untuk menjaga komoditas tersebut.
“Bapak Presiden memiliki visi yang digunakan jelas dengan menjadikan sawit sebagai komoditas strategis yang mana wajib dijaga seluruh komponen bangsa. Proyek kemandirian energi, seperti B40 dan juga B50, sangat bergantung pada sawit sebagai materi baku utamanya,” ujar Ketua Umum Gapki, Eddy Martono di keterangannya, dikutipkan pada Awal Minggu (6/1/2025).
Dia mengupayakan pemerintah wilayah juga aparat Polri lalu TNI untuk membantu upaya menjaga sawit sebagai aset negara. Ia menambahkan, kebijakan Presiden Prabowo dapat membantu mengatasi persoalan pencurian kemudian penjarahan sawit yang mana masih terjadi di dalam beberapa daerah.
“Dengan dukungan aparat penegak hukum, permasalahan penjarahan dapat dihentikan sehingga ada kepastian hukum lalu kenyamanan di berusaha,” kata dia.
Gapki telah dilakukan bergerak berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk menghindari kemudian menindak kejahatan di area perkebunan sawit. Eddy menyebut, aksi kriminalitas di tempat sektor ini telah berkurang dibandingkan beberapa bulan lalu. Sebagai aksi lanjut dari arahan Prabowo, Eddy berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) Komoditas Krusial segera disahkan untuk memberikan proteksi tambahan kuat bagi bidang sawit.
“Undang-undang ini akan menguatkan pengamanan sawit sebagai aset negara sekaligus menyokong keberlanjutan lapangan usaha sawit,” ujarnya.
Prabowo sebelumnya menegaskan, perkebunan kelapa sawit adalah aset negara yang dimaksud memiliki nilai strategis tinggi. Ia memohonkan kepala daerah, aparat TNI, lalu Polri untuk turut menjaga keberlangsungan perkebunan sawit.
Pakar hukum kehutanan, Sadino menekankan pentingnya kepastian hukum bagi perkebunan sawit untuk meningkatkan kekuatan posisinya sebagai aset strategis negara.
Menurutnya, legalitas kebun sawit rakyat, perpanjangan hak guna bisnis (HGU), juga pembaruan perizinan merupakan faktor kunci di menjamin keberlanjutan bidang sawit yang digunakan berkontribusi besar bagi perekonomian Indonesia.
