Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) adalah salah satu penyakit menular yang sering menyerang hewan ternak, terutama sapi, kerbau, kambing, dan domba. Penyakit ini memiliki dampak signifikan terhadap sektor peternakan di Indonesia, baik secara ekonomi maupun sosial. Meski tren kasus PMK mengalami penurunan dalam beberapa bulan terakhir, situasi ini masih bisa berubah, terutama menjelang akhir tahun 2025. Oleh karena itu, penting bagi pihak-pihak terkait untuk tetap waspada dan melakukan upaya pengendalian secara intensif.
Berikut adalah lima langkah utama yang perlu dilakukan untuk mencegah lonjakan kasus PMK:
1. Menjaga Keberlanjutan Program Vaksinasi PMK
Salah satu cara terbaik untuk mencegah penyebaran PMK adalah dengan melanjutkan vaksinasi massal terhadap hewan ternak. Berdasarkan data yang tersedia, pada 26 Desember 2025, sebanyak 4 juta dosis vaksin PMK dari APBN telah didistribusikan ke 28 provinsi dan 10 UPT pusat. Dari jumlah tersebut, realisasi vaksinasi mencapai 91%, dengan total 3.643.620 dosis yang telah diberikan kepada sapi, kerbau, babi, domba, dan kambing. Namun, angka ini belum mencapai target 100%. Pemerintah harus mempercepat proses vaksinasi, terutama pada sapi dan kerbau yang rentan terhadap penyakit ini. Target vaksinasi hingga akhir Desember 2025 sebesar 95-100% sangat penting agar populasi ternak yang rentan dapat terlindungi. Dengan vaksinasi yang merata dan luas, risiko penyebaran PMK dapat diminimalkan.
2. Melakukan Pengawasan dan Deteksi Dini di Lokasi Sumber Penularan
Selain vaksinasi, pengawasan aktif di lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi sumber penularan PMK juga sangat penting. Daerah seperti pasar hewan, peternakan dengan populasi tinggi, dan daerah rawan harus lebih diperhatikan. Data harian menunjukkan bahwa tidak ada laporan kasus baru pada 26 Desember 2025, namun hal ini tidak menjamin bahwa kondisi akan tetap stabil. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus melakukan pemeriksaan berkala dan segera menangani ternak yang terinfeksi. Sistem pelaporan kejadian PMK melalui ISIKHNAS juga perlu dimanfaatkan secara maksimal untuk memastikan respons cepat terhadap setiap potensi penyebaran.
3. Mempercepat Pencairan Anggaran Pengendalian PMK
Pencairan anggaran yang tepat waktu sangat penting dalam mendukung operasional vaksinasi dan insentif bagi petugas vaksinasi. Dalam laporan harian disebutkan bahwa pencairan anggaran untuk insentif operasional vaksinasi serta honor petugas verifikasi data PMK perlu dipercepat. Dengan adanya insentif yang memadai, petugas akan lebih termotivasi untuk bekerja secara optimal. Selain itu, percepatan pencairan anggaran juga akan memperlancar proses vaksinasi di lapangan. Keterlambatan dalam pencairan anggaran dapat menghambat upaya pengendalian dan bahkan memperburuk kondisi jika PMK menyebar lebih luas.
4. Edukasi kepada Peternak dan Masyarakat tentang Protokol Kesehatan Hewan
Edukasi kepada peternak dan masyarakat juga menjadi salah satu langkah penting dalam menghadapi PMK. Pemahaman yang baik tentang tanda-tanda PMK, cara pencegahan, dan penanggulangan dapat membantu mengurangi risiko penyebaran. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi lebih lanjut mengenai pentingnya isolasi ternak yang terinfeksi dan melaporkan kejadian PMK kepada pihak berwenang. Selain itu, peternak juga harus diberi pemahaman mengenai pentingnya menjaga kebersihan kandang dan menjaga jarak antar ternak. Penyuluhan dapat dilakukan melalui berbagai saluran seperti media sosial, radio, atau pertemuan langsung dengan kelompok peternak.
5. Menjaga Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Potensi Lonjakan Kasus PMK di Akhir Tahun
Akhir tahun sering kali menjadi periode yang penuh aktivitas, termasuk di sektor peternakan. Perayaan tahun baru dan liburan panjang dapat meningkatkan pergerakan ternak, yang berpotensi memicu penyebaran PMK. Oleh karena itu, peternak dan pihak berwenang perlu meningkatkan pengawasan, terutama pada distribusi ternak yang melibatkan transportasi antarkabupaten atau antarprovinsi. Kesiapsiagaan juga meliputi kesiapan petugas kesehatan hewan di lapangan untuk bertindak cepat jika ditemukan kasus baru, serta ketersediaan obat dan perlengkapan untuk penanganan cepat. Pemerintah daerah juga perlu mempersiapkan tempat karantina dan isolasi ternak yang terinfeksi guna mencegah penularan ke ternak sehat lainnya.
Penyakit Mulut dan Kuku tetap menjadi ancaman yang perlu diwaspadai meskipun tren kasusnya cenderung menurun. Upaya pengendalian PMK harus terus diperkuat melalui vaksinasi, pengawasan aktif, pencairan anggaran yang tepat waktu, serta edukasi kepada peternak dan masyarakat. Tidak kalah penting adalah kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi lonjakan kasus menjelang liburan akhir tahun. Dengan kerja sama antara pemerintah, peternak, dan masyarakat, kita bisa meminimalkan dampak PMK bagi sektor peternakan Indonesia.
