JAKARTA — Lahan yang sebelumnya digunakan sebagai kios pedagang di samping Rusun Lokbin Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, akan dialihfungsikan sementara menjadi tempat pembuangan sampah sementara (TPS). Keputusan ini diambil setelah TPS utama di seberang lokasi tersebut mulai direnovasi oleh Dinas Lingkungan Hidup (LH).
Lurah Rawa Buaya Junaidi mengonfirmasi bahwa pembongkaran tujuh kios pedagang telah selesai dilakukan. Ia menjelaskan bahwa lahan tersebut kini digunakan sebagai fasilitas pembuangan sampah warga selama masa konstruksi TPS utama.
“Pembongkaran dilakukan secara kooperatif dengan pedagang. Untuk sementara, lahan ini akan digunakan sebagai fasilitas pembuangan sampah warga karena TPS yang ada persis di depannya sedang dibangun oleh LH,” ujar Junaidi saat dikonfirmasi.
Junaidi menekankan pentingnya keberadaan TPS sementara agar warga, terutama penghuni RW 013 Rusun Rawa Buaya, tidak kesulitan membuang sampah selama proses renovasi berlangsung.
“Intinya, TPS yang ada di depannya sedang dibangun. Sehingga warga kesulitan membuang sampah. Oleh karena itu, kita gunakan lahan ini sementara untuk penampungan sampah,” jelasnya.
Setelah TPS utama selesai dibangun, kelurahan akan melanjutkan penataan lahan yang merupakan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun, beberapa isu mengenai rencana pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) sempat beredar dan ditepis oleh Junaidi.
Bantah soal rencana pembangunan RPTRA
Junaidi menepis informasi bahwa lahan tersebut akan dibangun menjadi RPTRA. Menurut dia, istilah RPTRA tidak tepat digunakan karena program dan pembiayaannya berbeda dengan rencana penataan kelurahan.
“Kami tidak pernah menyatakan bahwa lahan ini akan menjadi RPTRA. Kami hanya akan melakukan penataan kawasan ini, karena ini adalah aset Pemda yang kami rencanakan untuk kepentingan warga, khususnya penghuni rusun,” tegas Junaidi.
Menurut Junaidi, rencana penataan kawasan lebih sesuai dengan kondisi saat ini. Ia menambahkan bahwa lahan tersebut akan direncanakan menjadi taman bermain atau balai warga untuk memberi ruang aktivitas bagi penghuni rusun yang ruang terbukanya terbatas.
“Anak-anak di atas butuh tempat bermain, dan ruang terbuka di dalam rusun sangat terbatas. Maka dari itu, RW mewakili warganya, para RT, berharap Pak bisa menyediakan fasilitas warga,” ujarnya.
Namun, rencana tersebut baru dapat direalisasikan pada 2026 karena keterbatasan anggaran. Kelurahan membutuhkan kolaborasi dengan dinas terkait atau swadaya masyarakat.
“Kalau hanya menunggu anggaran, kami kelurahan tidak bisa menganggarkan pembangunan-pembangunan besar. Kami akan ajukan kolaborasi dengan dinas terkait, seperti Dinas Perumahan, atau pihak rusun jika bersedia membantu,” kata Junaidi.
Pembongkaran kios oleh pedagang
Sebelumnya, tujuh kios pedagang yang berdiri di atas lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah dibongkar sepenuhnya pada Kamis (27/11/2025). Pantauan menunjukkan area tersebut kini bersih dari bangunan.
Rahmat (39), pemilik bengkel yang kiosnya turut terdampak, mengatakan pembongkaran dilakukan mandiri oleh pedagang selama 10 hari, sesuai kesepakatan dengan lurah dan camat.
“Pedagang bongkar sendiri, karena kami sudah ada kesepakatan sama lurah dan camat kemarin di dalam, buat ngebongkar dalam waktu 10 hari memang. Jadi kami memang kesepakatan dikasih tempo selang 10 hari,” ujar Rahmat.
Menurut dia, kios yang dibongkar beragam jenis usahanya, mulai dari bengkel, toko elektronik, hingga warung makan.
Rahmat mengaku para pedagang sempat mendapat informasi lahan akan dibangun RPTRA dan Pos RW, namun setelah pembongkaran baru diberi tahu bahwa anggaran belum tersedia.
“Itu niatnya mau dibangun RPTRA sama Pos RW kalau katanya mah. Tapi ternyata setelah dibongkar baru dikasih tahu, ternyata anggaran ngebangunnya belum ada,” ungkapnya.
Karena belum ada anggaran, lahan kemungkinan akan dibiarkan sementara atau digunakan sebagai TPS.
“Jadi sementara bakal dibiarin saja dulu kayak gitu, mau dijadiin tempat sampah, soalnya tempat sampah yang di seberangnya lagi dirapiin, direnovasi. Bakal dibangunnya kapan enggak tahu dah, katanya anggarannya belum cair,” ujar dia.
