Dailysurabaya.com JAKARTA – Warga Transportasi Indonesia ( MTI ) menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan juga Angkutan Jalan (UULLAJ) harus menjadi peluang perbaikan sistem transportasi darat secara menyeluruh.
Ketua Umum MTI Tory Damantoro menegaskan inovasi UU ini harus menjadi tonggak perbaikan sistem transportasi yang mana tambahan sistematis, bukanlah sekadar pembagian tugas kemudian kewenangan antar-lembaga.
“Kami memacu revisi UU ini agar menjadi landasan kebijakan yang tersebut tambahan komprehensif pada perbaikan sektor transportasi darat. Regulasi ini tidaklah boleh cuma berfokus pada operasional tugas kemudian fungsi kelembagaan semata, tetapi harus melakukan konfirmasi bahwa sistem transportasi kita lebih besar terstruktur, efisien, kemudian berorientasi pada keselamatan juga layanan masyarakat yang digunakan tambahan baik,” ujar ia pada pernyataan tertulis, Kamis (6/3/2025).
Pihaknya menyoroti dua permasalahan utama yang tersebut mendesak, antara lain darurat keselamatan jalan dan juga lemahnya komitmen pemerintah di pengelolaan angkutan jalan, jelas MTI dihadapan Komisi V DPR RI di masukan terkait penyusunan Rancangan Undang -Undang (RUU) tentang Lalu Lintas lalu Angkutan Jalan (LLAJ). Selain itu, penyelesaian Over Dimension Over Load (ODOL) harus dengan pendekatan supply chain yang dimaksud jelas.
Sekretaris Jenderal MTI Haris Muhammadun menegaskan, persoalan kendaraan ODOL yang dimaksud hingga saat ini masih menjadi ancaman penting bagi keselamatan di dalam jalan.
“Kasus ODOL tidak ada dapat diselesaikan hanya sekali dengan penegakan hukum dalam jalan. Diperlukan pendekatan supply chain yang digunakan jelas, dengan pengaturan sistem juga kapasitas simpul rute angkutan barang yang mana memadai. otoritas harus memverifikasi bahwa moda angkutan yang digunakan sesuai dengan karakteristik komoditas yang tersebut diangkut, sehingga kapasitas beban mampu terdistribusi secara optimal,” lanjut Haris.
Transformasi untuk Perbaikan Angkutan Umum
Sementara, Wakil Ketua Umum MTI, Djoko Setijowarno, menyoroti pentingnya perubahan kelembagaan di penyelenggaraan angkutan umum, termasuk transportasi berbasis perangkat lunak seperti ojek online (ojol).
“Perbaikan angkutan umum membutuhkan reformasi kelembagaan, baik di dalam sisi regulator maupun operator. Ojek online sebagai bagian dari sistem transportasi perlu diatur dengan jelas agar dapat membantu keselamatan dan juga efisiensi keseluruhan sistem angkutan umum,” ujar Djoko.
Djoko juga mengusulkan mandatory angkutan umum mengingat peran dan juga khasiat angkutan umum mengupayakan tercapainya Indonesia Emas 2045. Ditambahkannya keberadaan angkutan umum tdk sekedar mengatasi kemacetan, polusi udara, namun tambahan dari itu. Bahkan, mampu membantu terwujudnya peningkatan perekonomian 8%. Angkutan umum yang mana dimaksud untuk menyebabkan penumpang dan juga barang (logistik).
MTI berharap bahwa revisi UU LLAJ kali ini benar-benar menjadi terobosan untuk mendirikan sistem transportasi darat yang mana lebih besar aman, tertib, juga berkelanjutan. Regulasi yang tersebut kuat dan juga kebijakan yang tepat akan menjadi kunci pada meyakinkan keselamatan penduduk dan juga efisiensi sistem transportasi nasional.
