Dailysurabaya.com JAKARTA – PT Pertamina (Persero) memverifikasi distribusi substansi bakar minyak (BBM) tak terganggu sekalipun empat petinggi subholding perusahaan menjadi terperiksa pada perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah kemudian item kilang.
Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan, di dalam berada dalam proses hukum tersebut, perusahaan menjamin suplai BBM terhadap masyarakat.
“Pertamina menjamin pelayanan distribusi energi untuk penduduk tetap saja menjadi prioritas utama lalu berjalan normal seperti biasa,” ujar Fadjar terhadap media, Selasa (25/2/2025).
Fadjar juga menegaskan bahwa Pertamina menghormati langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) kemudian aparat penegak hukum yang sedang mengusut perkara tersebut. Pertamina, tegas dia, siap bekerja serupa dengan aparat berwenang dan juga berharap proses hukum berjalan lancar dengan tetap memperlihatkan mengedepankan asas hukum praduga tak bersalah.
“Pertamina Grup menjalankan kegiatan bisnis berpegang pada prinsip transparansi lalu akuntabilitas, sesuai dengan Good Corporate Governance (GCG),” tandasnya.
Kejagung sebelumnya menetapkan 7 terperiksa tindakan hukum dugaan korupsi tata kelola minyak mentah serta item kilang pada PT Pertamina, subholding, kemudian KKKS periode 2018-2023. Penetapan yang dimaksud dijalankan pascaekspose perkara dan juga alat bukti yang dimaksud cukup. Kejagung mengatakan kerugian negara akibat persoalan hukum dugaan aktivitas pidana korupsi tata kelola minyak mentah juga produk-produk kilang Pertamina, subholding, lalu KKKS 2018-2023 sementara ditaksir mencapai Rp193,7 triliun.
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar menjelaskan, nilai kerugian baru perkiraan dikarenakan kasusnya berlangsung selama 5 tahun di dalam tahun 2018-2023. “Pastinya kami sudah ada peringkat perkara dengan BPK, telah kami tuangkan di risalah hasil ekspose sehingga di area sana ditemukan kerugian keuangan negara,” ucap Abdul Qohar.
