.CO.ID – JAKARTA.
Indonesia memiliki peran penting dalam dunia pertambangan, dan Asosiasi Pertambangan Indonesia (API) atau Indonesian Mining Association (IMA) kini mengambil sikap terkait kebijakan produksi tambang yang sedang dibahas oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Hal ini dilakukan di tengah situasi krisis energi global akibat konflik antara Iran, Amerika, dan Israel.
Bahlil Lahadalia, yang sebelumnya menyampaikan informasi tentang potensi relaksasi produksi tambang, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada perubahan kebijakan dari Menteri ESDM terkait pengendalian suplai dan permintaan batubara maupun nikel. Ia menjelaskan bahwa pihaknya akan melihat perkembangan harga komoditas dan strategi yang diperlukan untuk membuat relaksasi yang terukur.
Direktur Eksekutif IMA, Sari Esayanti, menilai wacana relaksasi produksi tambang, termasuk batubara dan nikel, sebagai langkah adaptif yang tepat. Menurutnya, Indonesia sebagai negara produsen utama harus menjaga keseimbangan pasar. Fleksibilitas kebijakan melalui relaksasi yang terukur dan selektif bisa menjadi instrumen penting untuk mengoptimalkan penerimaan negara, menjaga keberlanjutan usaha pertambangan, serta memastikan stabilitas pasokan bagi industri hilir.
Saat ini, harga komoditas tambang seperti batubara dan nikel sedang mengalami kenaikan. Meski demikian, IMA menekankan bahwa keputusan produksi tidak hanya ditentukan oleh harga. Faktor-faktor lain seperti kepastian regulasi, persetujuan RKAB, kapasitas operasional, investasi, kondisi pasar global, proyeksi permintaan, serta infrastruktur dan rantai pasok juga sangat berpengaruh.
Selain itu, kenaikan biaya operasional, termasuk Bea Keluar (BK), juga menjadi pertimbangan. Dengan demikian, meskipun potensi peningkatan produksi masih ada, hal tersebut sangat bergantung pada kepastian kebijakan dan konsistensi regulasi dari pemerintah.
Menurut Sari, IMA melihat strategi relaksasi produksi yang terukur sebagai bagian dari pendekatan kebijakan dinamis dalam mengelola volatilitas pasar. Langkah menambah ekspor saat ini dinilai tepat karena negara membutuhkan devisa dan stabilitas operasi perusahaan tambang.
Pemerintah saat ini masih melakukan finalisasi pemberian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tambang tahun 2026. IMA mendorong agar proses evaluasi dan revisi RKAB dilakukan secara transparan dan terukur, dengan komunikasi yang konsisten antara pemerintah dan pelaku industri.
Di sisi lain, beberapa negara mulai melirik batubara sebagai sumber energi alternatif. Filipina, misalnya, merencanakan peningkatan produksi listrik dari PLTU berbasis batubara dan impor batubara dari Indonesia. Sementara itu, Jepang juga mencabut sementara pembatasan operasi pembangkit listrik tenaga batu bara untuk menghindari risiko kekurangan energi.
Menurut IMA, batubara tetap menjadi sumber energi utama untuk pembangkit listrik domestik. Batubara menjadi penyangga stabilitas pasokan energi jangka pendek dan menengah serta solusi transisi energi.
Ke depan, IMA menilai penting adanya strategi yang seimbang antara ketahanan energi dan komitmen transisi energi. Optimalisasi sumber daya domestik secara berkelanjutan serta penguatan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri menjadi prioritas. IMA menekankan bahwa keseimbangan antara energy transisi dan energi murah sangat penting untuk keberhasilan strategi industrialisasi Indonesia.
Penulis online yang antusias mendalami topik kesehatan dan gaya hidup. Ia rutin mengikuti webinar, membaca jurnal kesehatan, dan menulis catatan pribadi tentang pola hidup seimbang. Hobi lain yang ia tekuni adalah membuat smoothie dan meditasi. Motto: "Informasi adalah alat untuk hidup lebih baik."
