JAKARTA — PT Pertamina (Persero) memberi sinyal adanya penambahan investor baru dalam megaproyek Kilang Tuban atau Grass Root Refinery (GRR) Tuban. Perusahaan asal Rusia, Rosneft, yang sedang menggarap proyek tersebut rencananya akan mendapat mitra baru. Proyek ini berlokasi di Jawa Timur dan masih dalam proses pengembangan.
Namun, proyek ini mengalami keterlambatan karena Rosneft mendapat sanksi dari negara-negara Barat akibat invasi ke Ukraina. Oleh karena itu, pemerintah berencana mencari mitra baru untuk melanjutkan pembangunan kilang tersebut.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa investasi dalam proyek Kilang Tuban cukup besar. Bahkan, nilai investasinya telah meningkat dari rencana awal. Diketahui, nilai investasi saat ini mencapai US$23 miliar atau setara Rp377,38 triliun (dengan asumsi kurs Rp16.408 per US$). Angka ini lebih tinggi dibandingkan rencana awal senilai US$13,5 miliar atau Rp205,05 triliun.
“Sampai sekarang kita sedang melakukan evaluasi terhadap investasinya. Memang investasinya cukup besar di awal,” ujar Bahlil beberapa waktu lalu di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Meskipun begitu, dia memastikan bahwa proyek Kilang Tuban akan segera dieksekusi. Menurutnya, pemerintah bersama Pertamina akan fokus pada pelaksanaan proyek tersebut karena salah satu kebutuhan penting adalah ketahanan energi nasional.
“Menyangkut kilang yang selama ini bekerja sama antara Pertamina dan Rosneft, sekarang masih dalam proses. Plan A dan plan B semuanya sedang dalam pembahasan,” jelasnya.
Bahlil juga menilai bahwa sanksi yang dikenakan AS kepada Rosneft tidak akan berdampak pada proyek Kilang Tuban. Ia menjelaskan bahwa kilang ini belum berjalan karena pemerintah masih melakukan perhitungan terkait keekonomian proyek tersebut.
“Nah, sekarang kenapa belum jalan? Setelah dihitung kembali antara investasi dan nilai ekonominya masih terjadi review kembali,” tambah Bahlil.
Mitra Baru
Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza menyebut bahwa Rosneft berpeluang ditemani oleh mitra kerja tambahan untuk proyek kilang yang terletak di Jawa Timur tersebut. Dia menjelaskan bahwa pihaknya membutuhkan capital expenditure (capex) besar untuk membangun Kilang Tuban.
Oki menyebut bahwa saat ini proses keputusan investasi atau final investment decision (FID) oleh Rosneft masih berlangsung. Pihaknya berharap proses FID segera rampung. Pertamina, kata Oki, secara umum akan mempercepat penambahan kapasitas kilang yang dimiliki, salah satunya dengan menggaet mitra-mitra baru, tak terkecuali pada proyek GRR Tuban.
“Baru kemarin kami dari Pak Menteri [ESDM] dan juga Pak Dirjen [Migas] kita selalu ada arahan-arahan untuk tentunya mempercepat penambahan kapasitas ini. Jadi akan ada additional partners yang akan bergabung untuk memperkuat ketahanan energi di Indonesia,” ujar Oki dalam acara ‘Energy Outlook 2026’ di Jakarta, Kamis (5/2/2026).
Adapun, FID Kilang Tuban sebelumnya ditargetkan rampung pada kuartal IV/2025. Namun, hingga saat ini, proses tersebut masih berjalan.
Memutus Kerja Sama
Rencana PT Pertamina (Persero) membuka peluang menggaet mitra baru untuk menggarap proyek Grass Root Refinery (GRR) Tuban dinilai menjadi sinyal positif. Namun, Pertamina dinilai perlu mempertimbangkan untuk melepas kerja sama dengan Rosneft.
Praktisi Migas Hadi Ismoyo menilai bahwa Rosneft sudah diberi banyak kesempatan, tetapi hasilnya tidak ada kemajuan yang berarti. “Menurut pendapat saya, Rosneft perlu diganti investor baru. Dari negara yang tidak kena sanksi AS. Selama Rosneft masih di sana, permasalahan akan terus terjadi dan pembangunan kilang menjadi tidak jelas,” ucap Hadi kepada Bisnis, Kamis (5/2/2026).
Asal tahu saja, selama ini Rosneft memang masih dikenakan sanksi oleh AS. Kendati demikian, pemerintah menilai sanksi itu tidak akan berdampak pada pembangunan Kilang Tuban.
Hadi pun berpendapat bahwa saat ini pembangunan Kilang Tuban menjadi hal yang penting. Pembangunan kilang di Jawa Timur itu bisa menopang produksi demi mengejar target swasembada energi.
Mantan sekjen Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) itu menjelaskan bahwa kapasitas produksi BBM nasional adalah 1,28 juta barel per hari (bph) setelah RDMP Balikpapan full speed. Sementara, kebutuhan nasional mencapai 1,6 juta bph. Artinya, terdapat gap impor sebesar 0,32 juta bph. Hadi menilai, terdapat sejumlah solusi untuk swasembada BBM.
Pertama, untuk jenis solar, produksi dari kilang dikombinasikan dengan program B40 dan B50. Ini dengan asumsi untuk menutup 0,16 juta bph tenaga surya. Kedua, untuk bensin, paling tidak harus ada satu kilang lagi dengan kapasitas 0,16 juta bph. “Jadi pembangunan Kilang Tuban atau RDMP Dumai menjadi titik kritikal untuk program swasembada BBM di tahun 2030 paling tidak. Dalam rangka ketahanan energi nasional,” imbuh Hadi.
Melansir laman resmi Kementerian ESDM, proyek Kilang Tuban merupakan proyek strategis karena pembangunan kilang minyak akan terintegrasi dengan petrokimia, dengan kapasitas pengolahan minyak mentah sebesar 300.000 barel minyak per hari dan produksi petrochemical mencapai 4.250 kilo ton per annum (ktpa). Selain itu, Kilang Tuban juga akan memproduksi bahan bakar minyak (BBM) dengan kualitas Euro V (BBM ramah lingkungan) yaitu gasoline sebesar 80.000 barel per hari dan diesel sebesar 98.000 barel per hari. Nilai capex untuk proyek tersebut sebesar US$ 16 miliar.
Proyek Kilang Tuban ditargetkan menyerap tenaga kerja sebanyak 20.000 orang pada saat konstruksi dan 2.500 pada saat mulai beroperasi.
Dalam rangka mendukung terlaksananya Proyek Kilang Tuban, Pemerintah memberikan penugasan kepada Pertamina melalui Kepmen ESDM Nomor 807 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada PT Pertamina dalam Pembangunan dan Pengoperasian Kilang Minyak di Tuban, Jawa Timur. Selain itu Pemerintah juga telah memberikan alokasi gas domestik dan fasilitasi untuk memberi kemudahan perizinan yang dibutuhkan oleh Pertamina.
