Pemantauan Panen dan Penyerapan Gabah di Wilayah Sumsel-Babel
Pada awal tahun 2026, Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Sumsel-Babel) mulai melakukan penyerapan Gabah Kering Panen (GKP) dengan skema any quality. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk memastikan ketersediaan beras yang cukup bagi masyarakat. Salah satu daerah yang lebih dulu memasuki masa panen adalah Kabupaten Banyuasin.
Masa Panen Januari 2026 di Banyuasin
Panen raya dimulai pada Rabu, 21 Januari 2026, di Desa Songgo Makmur, Kecamatan Selat Penugukan, yang dihadiri langsung oleh Bupati Banyuasin. Setelah itu, kegiatan panen raya dilanjutkan di Desa Telang Rejo, Kecamatan Muara Telang, dengan hadirnya Wakil Menteri Transmigrasi, Bupati Banyuasin, serta para pemangku kepentingan lainnya.
Kepala Perwakilan Bulog Kanwil Sumsel-Babel, Mersy Windrayani, menyampaikan bahwa capaian penyerapan gabah dan beras pada tahun 2025 berhasil melampaui target. Dari target yang ditetapkan, Bulog Sumsel-Babel mencapai realisasi sebesar 106 persen atau setara 141.465 ton beras.
“Alhamdulillah, capaian tahun 2025 melampaui target. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk bekerja lebih optimal di tahun 2026,” kata Mersy, Minggu (25/1/2026).
Untuk tahun 2026, Bulog Kanwil Sumsel-Babel menargetkan penyerapan sebesar 172.682 ton setara beras. Harapannya, dengan target yang lebih besar tersebut, Bulog Kanwil Sumsel-Babel kembali mampu melampaui target melalui sinergi yang kuat bersama seluruh pemangku kepentingan di daerah.
Pentingnya Sinergi dalam Penyerapan Gabah
Mersy menekankan pentingnya kerja sama antara kepala daerah, Dinas Pertanian, BRMP, BPP, penyuluh pertanian, Babinsa, serta Bhabinkamtibmas yang terjun langsung di lapangan. Sinergi tersebut dinilai sangat berperan dalam meningkatkan penyerapan Gabah Kering Panen, khususnya dari padi yang telah memasuki umur panen sehingga kualitas gabah yang diserap tetap terjaga.
“Gabah dengan kualitas yang baik akan menghasilkan beras giling berkualitas. Beras inilah yang akan disimpan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah,” jelasnya.
Cadangan Pangan Pemerintah tersebut nantinya akan disalurkan kepada masyarakat melalui berbagai program pemerintah, seperti Bantuan Pangan, Beras SPHP, dan Beras Bencal, serta didistribusikan ke wilayah-wilayah yang mengalami defisit pangan.
Upaya Meningkatkan Harga Gabah
Pemerintah telah menetapkan harga beli gabah di kalangan petani harus Rp 6.500 perkilonya. Namun, di lapangan, masih banyak petani yang gabahnya dibeli dengan harga berdasarkan penetapan pemerintah.
Kabupaten Banyuasin yang menjadi peringkat pertama produksi beras dan padi skala nasional, masih sangat membutuhkan bantuan dari Pemprov Sumsel dan pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan masih banyaknya infrastruktur di wilayah pertanian yang belum memadai.
Sehingga, akses untuk mengeluarkan hasil panen masih menggunakan beberapa step alat transportasi. Besarnya biaya transportasi, membuat harga gabah yang dibeli dari petani masih cenderung di bawah berdasarkan penetapan pemerintah.
Menurut Bupati Banyuasin Dr H Askolani, memang yang menjadi penunjang utama untuk bisa membuat harga gabah Rp 6.500 berdasarkan penetapan pemerintah pusat harus dibarengi dengan infrastruktur yang memadai di wilayah pertanian.
“Seperti di Kecamatan Muara Telang, untuk mengeluarkan hasil panen harus diangkut menggunakan sepeda motor. Lalu diangkut lagi menggunakan perahu jukung, ini yang membuat harga gabah yang akan dibawa ke pabrik menjadi turun,” katanya, Minggu (25/1/2026).
Bila infrastruktur yang memadai lanjut Askolani, bisa memangkas biaya transportasi untuk mengeluarkan hasil panen. Dari itulah, orang nomor satu di Banyuasin disetiap kesempatan selalu meminta bantuan peningkatan infrastruktur yang ada di wilayah pertanian Banyuasin.
Selain alat pertanian yang mumpuni, infrastruktur juga dianggap sangat penting. Sehingga, truk angkut bisa langsung ke sawah untuk langsung membawa hasil panen petani.
Karena infrastruktur yang masih memadai, terkadang harga gabah yang dibeli dari petani hanya kisaran Rp 5.800 sampai Rp 6.000 saja.
“Seperti saya ungkapkan kepada Wamentrans kemarin, bila pemerintah Kabupaten Banyuasin tidak mampu untuk membangun secara menyeluruh wilayah pertanian. Karena keterbatasan anggaran dan memang harus dibantu pemerintah pusat,” ungkapnya.
Askolani mengungkapkan, dengan terwujudnya swasembada pangan yang salah satu kabupaten penyumbang terbesar adalah Banyuasin, kedepan Banyuasin bisa mendapatkan perhatian tak hanya dari alat pertanian juga infrastruktur di wilayah persawahan.
Doktor ilmu hukum ini berkeyakinan, dengan alat pertanian yang mumpuni, irigasi yang baik dan juga infrastruktur yang memadai, dipastikan bisa meningkatkan tidak hanya produksi beras terbesar di Indonesia. Tetapi juga, bisa meningkatkan hasil produksi gabah dan membuat petani bisa sejahtera.
“Kami sudah berupaya untuk meminta bantuan kepada pemerintah pusat, baik itu kementerian pertanian dan kementerian PU termasuk kemarin Wamentrans, agar infrastruktur wilayah pertanian juga perlu dilakukan pembangunan. Mudah-mudahan apa yang diajukan bisa didengar dan bisa terealisasi,” pungkasnya.
