Dailysurabaya.com JAKARTA – Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengungkapkan pemangkasan anggaran Kementerian/Lembaga yang signifikan akan berdampak pemangkasan tenaga honorer. Bhima menilai, pengurangan dari sisi belanja pegawai ini akan berdampak buruk terhadap kualitas pelayanan publik. Bahkan bisa saja sampai pada pelayanan terhadap publik bisa saja justru terganggu.
“Efisiensi anggaran ini mampu terjadi pemangkasan tenaga honorer, tenaga kontrak di tempat otoritas Daerah, kemudian dapat menyebabkan pelayanan masyarakat yang mana terganggu,” kata Bhima pada waktu dihubungi SINDOnews, hari terakhir pekan (7/2/2025).
Lebih jauh, Bhima menjelaskan pada tahun 2022 sendiri jumlah total tenaga honorer di area Indonesia sekitar 2,35 jt orang. Paling banyak berada di tempat Instansi Kementerian Agama 139.000 orang Kementerian Sosial 40.000 orang, Pemprov Jatim 24 ribu orang, Kementerian Pekerjaan Umum kemudian Perumahan Rakyat 21 ribu orang, kemudian Pemprov Jateng 21 ribu orang.
Efisiensi anggaran tidak ada hanya sekali berlaku untuk pemerintahan Pusat, tapi juga eksekutif Daerah. Sehingga efisiensi tenaga honorer juga PPPK dalam pemerintahan juga punya potensi besar untuk dilakukan.
“Efeknya nanti di area area sanggup terjadi pelayanan umum yang tersebut juga memburuk. Apalagi Dana Desa juga sebagian kan sudah ada dialokasikan untuk makan bergizi gratis,” tambah Bhima.
Menurutnya, pemangkasan anggaran yang dilaksanakan oleh eksekutif sendiri bertujuan untuk mendanai kegiatan makan bergizi gratis (MBG) yang digunakan memerlukan APBN cukup besar. Kapasitas fiskal yang dimaksud terbatas disamping acara yang digunakan membutuhkan anggaran besar menciptakan langkah efisiensi dilaksanakan untuk mengalihkan pos anggaran.
“Efisiensi ini bisa jadi mengganggu tercapainya kegiatan juga juga sanggup menimbulkan perkembangan kegiatan ekonomi 2025, diperkirakan semata-mata 4,7%. Karena efisiensinya ini semata-mata untuk MBG. Karena kita tahu juga dampak MBG ternyata tidaklah sebesar itu (terhadap perekonomian nasional), keterlibatan UMKM -nya juga masih minim,” pungkasnya.
