Wali Kota New York City yang Baru Berjanji untuk Menangkap Perdana Menteri Israel, Tapi Apakah Bisa Ditegakkan?
Pada hari Kamis (1/1/2026), Zohran Mamdani secara resmi dilantik sebagai Wali Kota New York City. Pelantikan berlangsung di stasiun kereta bawah tanah yang lama terbengkalai, dengan suasana yang tertutup namun penuh optimisme dari warga. Janji-janji Mamdani, termasuk menangkap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, menjadi perhatian utama masyarakat.
Zohran Mamdani, seorang pria berusia 34 tahun dan wali kota muslim pertama di New York City, menyatakan tekadnya untuk menangkap Netanyahu jika ia menginjakkan kaki di wilayah kekuasaannya. Pernyataan ini menjadi salah satu janji politiknya, selain program tarif bus gratis, pembekuan harga sewa properti, pembangunan supermarket milik pemerintah kota, hingga layanan penitipan anak gratis.
Mamdani menegaskan bahwa dirinya siap menegakkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu, yang dikeluarkan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) pada November 2024. Dalam surat tersebut, Netanyahu dituduh melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam konflik Israel-Hamas.
“Ini kota yang percaya hukum internasional,” ujarnya dalam wawancara dengan CNN pada Oktober 2025. “Nilai-nilai kota ini harus tercermin dalam tindakan kita. Kita harus menjunjung tinggi perintah yang dikeluarkan ICC.”
Netanyahu, yang sering mengunjungi New York untuk menghadiri sidang Majelis Umum PBB, disebut akan menjadi target Mamdani jika surat perintah itu belum dicabut saat kunjungan berikutnya. Namun, apakah janji kampanye tersebut bisa ditegakkan?
Pakar Sebut Tidak Realistis
Profesor Hukum Harvard, Alex Whiting, menyatakan bahwa pernyataan Mamdani merupakan bentuk dukungan terhadap keadilan internasional. Meski demikian, ia menilai janji tersebut sangat sulit diwujudkan secara hukum. “Saya menghargai ketika politisi mendukung Mahkamah Pidana Internasional,” ujarnya, yang pernah menjabat sebagai koordinator investigasi ICC. “Tapi janji Mamdani ini sangat menyesatkan dalam memahami bagaimana hukum bekerja,” tegasnya.
Penilaian serupa disampaikan oleh Profesor Michael Newton dari Universitas Vanderbilt, yang turut terlibat dalam pendirian ICC dan pernah membawa sejumlah kasus ke lembaga tersebut. “Ini janji kampanye yang tidak bisa ditegakkan,” kata Newton. “Menggunakan NYPD (Polisi New York) untuk menangkap Netanyahu akan melanggar hukum federal.”
Newton merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Pelayan Publik Amerika Serikat, yang melarang pejabat Pemerintah AS untuk bekerja sama dengan ICC. Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa perintah eksekutif Presiden AS Donald Trump yang menjatuhkan sanksi kepada jaksa dan hakim ICC masih berlaku, sehingga memperkuat pelarangan tersebut.
“Kalau Mamdani melakukannya, itu bisa dianggap melanggar perintah eksekutif,” ujarnya.
Netanyahu Dilindungi Kekebalan Diplomatik
Selain kendala hukum federal, Newton menekankan bahwa Netanyahu sebagai kepala pemerintahan Israel memiliki kekebalan diplomatik ketika melakukan kunjungan resmi ke Amerika Serikat. Ia juga menambahkan bahwa AS bukan negara penandatangan Statuta Roma—landasan hukum bagi ICC—sehingga tidak memiliki kewajiban untuk menegakkan perintah pengadilan tersebut.
“Jaksa ICC tidak bisa masuk ke AS untuk menjemputnya. Tidak ada dana publik yang bisa digunakan untuk membawanya ke Den Haag,” kata Newton. “Bahkan jika menggunakan dana pribadi, tetap harus melalui prosedur bea cukai dan imigrasi. Hampir mustahil,” tambahnya.
Sementara itu, Profesor Whiting mengingatkan bahwa surat perintah terhadap pemimpin negara seperti Netanyahu dan Presiden Rusia Vladimir Putin bisa saja tidak pernah terealisasi. “Mereka berasal dari negara kuat. Kekhawatiran saya, mereka tidak akan pernah hadir (diadili) di Den Haag,” ujarnya.
Kritik Terhadap Kebijakan Israel
Adapun Zohran Mamdani dikenal sebagai pendukung vokal hak-hak Palestina. Ia secara terbuka mengkritik kebijakan Israel dalam berbagai kesempatan. Namun, Mamdani membantah keras tudingan anti-Semitisme yang kerap diarahkan kepadanya. Ia menyebut kritik kepada kebijakan Pemerintah Israel tidak boleh disamakan dengan kebencian terhadap umat Yahudi.
